Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan memotret kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia, mulai 1 Mei 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, agenda yang dilakukan setiap 10 tahun sekali di tahun berakhir 6 ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 16/1997 tentang Statistik.
Amalia menjelaskan, sensus dilakukan secara rutin untuk memberikan gambaran utuh dari aktivitas ekonomi Indonesia yang ada saat ini dan terkini. Mengingat kegiatan ekonomi yang terus berkembang, maka jelas berbeda antara 10 tahun yang lalu dengan saat ini.
“Terjadi perubahan aktivitas ekonomi yang pastinya sudah jauh lebih beragam dan berbeda dari 10 tahun yang lalu. [Hasil sensus] ini semuanya tentu akan mengubah dan melengkapi mengenai potret utuh dari ekonomi Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (24/4/2026).
Sebagai contoh, lanjut Amalia, saat ini transaksi digital sudah lebih massif ketimbang 2016. Kegiatan belanja pun berubah dengan cepat, dari konvensional di toko kelontong hingga kini dengan hadirnya tren belanja daring atau online.
Aktivitas ekonomi lainnya pun lebih beragam, mulai dari ekonomi hijau, carbon capture, energi baru terbarukan. Bahkan sensus ini akan memotret kegiatan ekonomi yang tak melulu memiliki kantor fisik, selayaknya konten creator, animator, hingga ekonomi kreatif.
Baca Juga
- BPS Rilis Tabel Konversi KBLI 2025, Transisi Klasifikasi Usaha Disiapkan hingga Juni 2026
- Sensus Ekonomi 2026, BPS Padang Sasar UMKM dan Bisnis Digital
- Akar Masalah Biaya Internet per Mbps Indonesia Terbilang Mahal di ASEAN
“Karena itulah nanti petugas sensus ekonomi di tahun 2026 ini juga akan mendatangi rumah-rumah tangga, karena aktivitas ekonomi saat ini juga ada di dalam rumah-rumah tangga,” tambahnya.
Sejatinya, SE2026 bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali lapangan usaha kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan), kategori P (Administrasi Pemerintahan), dan kategori U (Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya), sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional.
Secara khusus dalam SE2026 ini akan dapat menyediakan beberapa informasi penting yang dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan, pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, dan juga pihak lain yang membutuhkan seperti media dan juga akademisi.
Sensus yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini akan diperkuat dengan teknologi dan artificial intelligence (AI) untuk meminimalisir kesalahan pengklasifikasian kegiatan ekonomi dalam kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Untuk memperkuat keakuratan data yang akan dikumpulkan oleh ratusan ribu petugas sensus, Amalia menekankan adanya rule of validation saat pengecekan dan input data. Apabila ada anomali atau keanehan, maka yang berkaitan akan sensus ulang.
“Jadi kami harus memastikan bahwa data yang masuk itu memang bersih dari anomali, konsisten, dan koheren,” tegasnya.
Tantangan SE2026Amalia menuturkan, sensus tak sekadar survei yang menggunakan basis data berupa sampling, melainkan pendataan lengkap tanpa terkecuali untuk aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia.
Untuk itu, dirinya melihat tantangan dari kegiatan ini adalah kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda.
Wilayah yang terpencil dan wilayah yang di pulau-pulau yang terluar turut menjadi tantangan tersendiri untuk petugas sensus kita hadir di lokasi itu, karena semua aktivitas ekonomi harus terdata di dalam sensus ini.
Tantangan lainnya, yakni bagaimana responden dapat menerima petugas sensus dan meberikan datanya secara benar dan jujur.
“Karena data yang akurat berasal dari responden yang memberikan jawaban yang benar,” tuturnya.
