DPR: Stabilitas Pangan Tetap Dijaga Meski Beras Melimpah

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas pangan, meski Indonesia telah berhasil meningkatkan cadangan beras nasional hingga menembus 5 juta ton. Menurut dia, stabilitas pasokan dan harga beras sangat penting untuk dijaga, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat.

"Stabilitas harus tetap dijaga, baik dari sisi distribusi maupun harga, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," kata Alien dalam keterangan di Jakarta,  dilansir Antara, Jumat, 24 April 2026.

Menurut dia, situasi global yang tidak menentu dapat berdampak pada sektor pangan, baik melalui gangguan logistik, kenaikan biaya distribusi maupun tekanan terhadap harga komoditas. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke daerah serta mengantisipasi potensi lonjakan harga.

Selain itu, Komisi IV DPR ini mendorong optimalisasi peran Perum Bulog dalam menjaga keseimbangan pasar, termasuk melalui operasi pasar jika diperlukan.

"Stok yang besar harus diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Jangan sampai stok melimpah, tetapi harga di masyarakat tetap tinggi," kata Alien.

Berdasarkan data terbaru, dia mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 5.000.198 ton per 23 April 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam produksi serta penyerapan beras dalam negeri.

Ilustrasi. Foto: dok MI.

"Capaian ini tentu sangat baik dan menjadi bukti kerja keras pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," ujar Alien.

Dengan stok yang tersedia, dia menilai Indonesia memiliki posisi yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian global. Alien juga mengingatkan agar pemerintah melakukan pengawasan dan kebijakan yang tepat agar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga secara berkelanjutan.

"Pencapaian stok beras tertinggi ini harus dapat dipastikan stabilitas pasokan dan harga yang terjangkau di tingkat masyarakat, maka kita perlu berkolaborasi melakukan pengawasan bersama," ungkap anggota dewan itu.