Akal Pengusaha Alas Kaki Bertahan di Tengah Gejolak Geopolitik

Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berlapis akibat konflik berkepanjangan di wilayah Timur Tengah. Jalur distribusi bahan baku, energi, hingga logistik terganggu yang membuat para pelaku usaha harus mencari alternatif secepatanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menyebut, eskalasi konflik geopolitik mulai berdampak pada kenaikan biaya bahan baku, terutama yang bergantung pada impor. 

“Kalau dibilang untuk drop sekali, belum, jangan sampai lah, yang sudah ketahuan, bahan baku importasi naik,“ ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Kendati belum terjadi penurunan signifikan pada pesanan ekspor maupun utilisasi produksi, pelaku usaha mengakui tengah berada dalam fase wait and see sembari mencermati perkembangan konflik.

Diketahui, industri alas kaki Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja ekspor positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aprisindo, nilai ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$7,98 miliar, meningkat sekitar 9,54% dibandingkan 2024. 

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, ekspor alas kaki Indonesia meningkat lebih dari 65%, mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin kuat di pasar global. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan volume ekspor mencapai sekitar 601 juta pasang.

Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh Amerika Serikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar. Sementara itu, kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan ketiga ekspor terbesar ke China tercatat sebesar sekitar US$504 juta dan termasuk 132 negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia.

Siasat Sektor Hilir

Pabrik sepatu di Jawa Barat

Di sektor hilir, owner merek sepatu Alive Love Arts dan Alofa, Olivia M. Liwang, merasakan kenaikan sejumlah bahan baku yang mayoritas impor. “Seperti lem, aksesoris logam, sama bahan-bahan kulit sintetis, karena variannya itu paling banyak dari impor. Bahkan kemasan, packaging itu juga ngaruh,” sebutnya.

Dia mengungkapkan kenaikan harga bahan baku bervariasi, mulai dari sekitar 10% hingga mencapai 30%–40% untuk beberapa komponen tertentu. Bahkan, sejumlah aksesoris mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 100% akibat ketergantungan pada bahan baku berbasis impor.

Kondisi tersebut turut memengaruhi struktur biaya produksi. Namun, pelaku usaha belum sepenuhnya meneruskan kenaikan tersebut ke konsumen guna menjaga loyalitas pasar. “Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk nentuin harga jualnya. Mungkin cuma naikin nggak lebih dari 20%. Supaya kita nggak terlalu kena margin terlalu dalam, tapi harus dibikin tetap terjangkau supaya customer bisa beli,” tuturnya.

Selain tekanan dari bahan baku, pelaku industri juga menghadapi beban tambahan dari kenaikan biaya administrasi di platform marketplace. Olivia menilai lonjakan biaya tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu di tengah situasi global yang tidak menentu.

Di sisi operasional, kapasitas produksi usaha miliknya masih berjalan relatif stabil, dengan output mencapai ratusan hingga ribuan pasang sepatu per minggu. Namun, dia mengakui adanya penyesuaian dalam rantai pasok, termasuk diversifikasi pemasok dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk tidak bergantung pada satu sumber pasokan. Saat ini, komposisi bahan baku mulai dialihkan dengan memperbesar porsi lokal guna mengurangi risiko gangguan impor.

Olivia berpendapat, saat ini kualitas alas kaki dari pabrik lokal sudah jauh lebih baik. “Jadi secara standar lebih naik. Biasanya kita bergantung sama material impor, 70 persen impor. Sekarang pelan-pelan di-switch,” jelasnya.

Dia juga melihat kondisi saat ini sebagai peluang bagi brand lokal untuk meningkatkan daya saing. Kenaikan harga barang impor dan gangguan logistik global dinilai dapat menahan laju produk luar negeri, sehingga membuka ruang bagi produk domestik.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha, pelaku industri mengandalkan sejumlah strategi, mulai dari inovasi produk, penguatan kualitas melalui pengawasan ketat, hingga pengelolaan stok sebagai buffer menghadapi ketidakpastian pasokan. “Jadi kayak sekarang meskipun bahan naik, kita masih ada stock yang lama,“ ungkapnya. 

Di sisi lain, Olivia mengingatkan potensi risiko ke depan apabila konflik geopolitik berkepanjangan. Penurunan daya beli masyarakat dapat berujung pada penurunan produksi dan berpotensi berdampak pada tenaga kerja. “Kalau permintaannya kurang, produksi turun, SDM pasti banyak yang nganggur,” tegasnya. 

Utilisasi Rentan Tergerus

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna menilai, utilisasi industri alas kaki yang saat ini masih di atas 80% berpotensi tertekan oleh sejumlah faktor struktural. Salah satunya adalah ketergantungan impor bahan baku yang mencapai 60%–70%, mulai dari kulit hingga Thermoplastic Polyurethane (TPU).

Selain itu, biaya logistik nasional yang mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB) jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam sebesar 16,8%. Kenaikan upah minimum serta tekanan nilai tukar juga turut menggerus margin industri, terutama bagi pelaku skala kecil dan menengah.

Faktor lain yang jarang disorot adalah implikasi komitmen impor Indonesia ke AS, termasuk energi dan produk pertanian. “Kebutuhan devisa untuk impor ini berpotensi bersaing langsung dengan kebutuhan industri mengimpor bahan baku,” ujarnya.

Untuk menjaga daya saing, dunia usaha dinilai perlu menerapkan sejumlah strategi, seperti penguatan buffer bahan baku hingga 90 hari, lindung nilai (hedging) valuta, serta peningkatan otomasi produksi guna mendongkrak produktivitas.

"Bila Selat Hormuz atau Laut Merah terblokade, utilisasi segmen ekspor Eropa bisa turun ke 65-70 %,” sebutnya.

Ariyo juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan hilirisasi nasional. Program hilirisasi pemerintah yang berfokus pada mineral belum menyentuh sektor alas kaki, padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja jauh lebih besar.

Dia menyebut, kawasan industri memberi perizinan satu pintu, tax holiday, dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) USD6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU). Tapi bahan baku kulit dan sol tetap diimpor lewat Tanjung Priok atau Patimban lalu dikirim ke Jawa Tengah, sehingga biaya logistik internal naik.

Paradoksnya di sini, lanjut Ariyo, hilirisasi yang relevan untuk alas kaki, yaitu karet alam ke compound sol, kulit sapi domestik ke penyamakan bersertifikat LWG, petrokimia ke Ethylene Vinyl Acetate (EVA) dan TPU compound, akan menaikkan ekspor dan memperbesar surplus dengan AS. 

Hal ini katanya bertabrakan dengan komitmen RI menyempitkan neraca dagang. Indonesia harus memilih antara hilirisasi penuh yang memperbesar surplus, atau hilirisasi parsial yang diseimbangkan impor strategis dari AS.

"Ini incentive misalignment serius. Alas kaki menciptakan 10 sampai 15 kali lapangan kerja per dolar investasi dibanding tambang, tapi kalah prioritas politik," sebutnya. 

Tanpa strategi neraca dagang cermat, Ariyo menambahkan, sukses hilirisasi alas kaki justru bisa memicu retaliasi tarif AS dalam dua tahun.