London: Ketegangan di sektor perdagangan internasional kembali memanas. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan peringatan keras kepada pemerintah Inggris terkait kebijakan pajak yang dinilai mendiskriminasi perusahaan-perusahaan teknologi asal Negeri Paman Sam tersebut.
Sebagai langkah proteksionisme, Trump mengancam akan memberlakukan tarif bea masuk berskala besar jika London menolak untuk mencabut regulasi pajak tersebut.
Melansir Xinhua, Sabtu, 25 April 2026, berdasarkan laporan yang dirilis The Telegraph pada Jumat waktu setempat, ancaman retaliasi ekonomi ini merupakan respons langsung dari Trump atas kebijakan fiskal Inggris yang secara spesifik menargetkan pendapatan korporasi teknologi AS.
"Kami sudah mempertimbangkannya. Jika mereka tidak menurunkan pajak, kami mungkin akan mengenakan tarif besar pada Inggris," tegas Trump dalam wawancaranya bersama The Telegraph.
Ancaman tersebut semakin mempertegas sikap pemerintahan Trump dalam melindungi raksasa teknologi AS dari pungutan pajak menargetkan perusahaan teknologi AS oleh berbagai negara di kawasan Eropa.
Baca juga: Trump Yakini Kunjungan Raja Charles Bisa Pulihkan Hubungan AS-Inggris
(Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: UN Web TV)
Inggris ogah bergabung dengan AS
Sebelumnya, Trump sempat melontarkan kritik keras kepada Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer. Kritik itu dipicu oleh keengganan Inggris untuk bergabung dalam perang gabungan AS-Israel terhadap Iran yang meletus pada 28 Februari lalu.
Mengomentari respons sekutu-sekutu AS, termasuk Inggris, Trump menyebut bahwa mereka seharusnya ikut turun tangan. "Namun, jelas saya tidak membutuhkan mereka," sindir Trump.
Di sisi lain, PM Starmer saat ini tengah terjerat skandal politik di dalam negeri. Ia dikecam setelah menunjuk petinggi Partai Buruh, Peter Mandelson yang diketahui memiliki keterkaitan dengan Epstein sebagai Duta Besar Inggris untuk Washington.
Terkait hal ini, Trump menilai Starmer hanya bisa pulih dari keterpurukan politik jika sang perdana menteri berani membuka kembali Laut Utara untuk ekstraksi minyak dan gas, serta memperketat kebijakan imigrasinya.
"Tetapi jika ia tidak melakukannya, saya rasa ia tidak punya peluang," tutup pemimpin AS tersebut.




