JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan sejumlah catatan soal langkah pemerintah yang proaktif menjangkau langsung anak jalanan menjadi calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR).
Atalia menilai, terobosan ini sangat penting namun perlu diperkuat dengan sistem yang lebih komprehensif agar tidak bersifat sesaat atau parsial.
“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan,” kata Atalia, dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).
Atalia pun menyinggung jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius.
Baca juga: Praka Rico Tewas di Lebanon, Anggota DPR Minta PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan Perdamaian
Ia merujuk data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mencatat ada ratusan ribu ATS di usia sekolah, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan.
Menurut dia, anak-anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan ekonomi, sosial, hingga perlindungan.
Dalam hal ini, Atalia menyampaikan empat saran jika Kementerian Sosial ingin menjemput bola dan menjaring anak jalanan ke Sekolah Rakyat.
Pertama, ia mendorong soal integrasi data dan validasi lapangan harus diperkuat dengan adanya standar operasional yang jelas agar tidak terjadi bias atau eksklusi data.
"Validasi harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak," ujar dia.
Kedua, ia mengatakan, banyak anak jalanan barus bekerja bukan karena pilihannya sendiri, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini mengingatkan soal intervensi yang menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.
Baca juga: Mensos Ungkap Alasan di Balik Penunjukan Seskab Teddy Jadi Duta Sekolah Rakyat
Ketiga, ia menekankan soal jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial.
"Masuk ke Sekolah Rakyat bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perjalanan panjang. Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak mengalami dropout kembali," ujar dia.
Keempat, Atalia meminta ada kolaborasi lintas sektor yang diperluas untuk penanganan anak jalanan.
Sebab, menurut dia, hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, tetapi perlu ada sinergi dengan pemerintah daerah (pemda).
