Kepala BGN Jelaskan Pengadaan Layanan Video Conference Rp5,7 Miliar: MBG Butuh Koordinasi Cepat

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan manfaat MBG di Kota Padang, Rabu (22/4/2026). (Sumber: Muhammad Zulfikar/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan layanan video conference oleh pihaknya yang memakan anggaran Rp5,7 miliar. Layanan ini diadakan BGN untuk periode April-Desember 2026.

Dadan menyebut layanan video conference dibutuhkan untuk koordinasi dan edukasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program raksasa ini memerlukan koordinasi cepat yang melibatkan banyak pihak, dari pusat hingga daerah.

"Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan," kata Dadan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

"Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program."

Baca Juga: Zulhas: Sekolah Bisa Tolak Menu MBG, SPPG Terancam Ditutup

Kepala BGN mengatakan pihaknya perlu memastikan seluruh pelaksana MBG memahami pedoman, arahan, dan standar pelaksanaan yang ditetapkan. Sehingga, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga arus informasi.

Dadan menjelaskan layanan video conference yang diadakan BGN adalah sistem terpusat yang dikelola Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem ini disebut memiliki kapasitas hingga 5.000 pengguna aktif dan dapat menampung 50 ribu peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Layanan tersebut digunakan seluruh struktur BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. 

Selain itu, layanan konferensi digunakan untuk rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," kata Dadan Hindayana dikutip Antara.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV