Jakarta, tvOnenews.com - Persoalan ketimpangan kesejahteraan di wilayah operasional perusahaan besar di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengemuka.
Fokus utama yang disoroti Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) itu adalah kontradiksi antara melimpahnya hasil bumi dengan kondisi infrastruktur serta kualitas pendidikan yang masih minim di desa-desa terpencil.
Aspirasi ini muncul sebagai bentuk pengingat atas amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menekankan bahwa kekayaan alam harus dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.
Kehadiran korporasi skala besar di Kalteng diharapkan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi warga setempat.
Ketua umum SEMMI Kalteng, Afan mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di lapangan.
Ia menilai masih banyak anak daerah yang kesulitan mengakses pendidikan layak meskipun tinggal di wilayah kaya sumber daya.
“Kita menyaksikan paradoks yang nyata. Perusahaan mengeruk kekayaan dari tanah Kalimantan Tengah, namun di saat yang sama, banyak putra-putri daerah putus sekolah, akses pendidikan di desa pelosok memprihatinkan, dan infrastruktur desa tertinggal tidak tersentuh perbaikan. Bagaimana amanat undang-undang terpenuhi jika kesejahteraan rakyat sekitar perusahaan masih diabaikan?” ujar Afan, dikutip Sabtu (25/4).
Terdapat tiga poin krusial yang diharapkan segera diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah.
Pertama, Audit dan Transparansi CSR; Memastikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dikelola secara terbuka dan diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, bukan sekadar formalitas.
Kedua, Peningkatan Kualitas SDM; Memberikan dukungan konkret pada sektor pendidikan, mulai dari perbaikan fasilitas sekolah, pengadaan tenaga pendidik, hingga pemberian beasiswa bagi generasi muda di sekitar perusahaan.
Ketiga, Pembangunan Infrastruktur Inklusif; Mengarahkan pembangunan jalan dan sarana publik agar dapat diakses oleh masyarakat luas untuk mendukung ekonomi dan kesehatan, tidak hanya terbatas pada jalur logistik perusahaan.
Selain kepada pihak swasta, desakan juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pendidikan.
Ketiga instansi tersebut diminta untuk segera mengevaluasi kinerja sosial perusahaan-perusahaan di bawah naungan mereka.
