Setiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari itu menjadi momentum untuk merefleksikan satu hal mendasar: apakah sistem pendidikan kita telah menjawab kebutuhan zaman?
Pertanyaan tersebut sangat relevan di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi. QRIS telah menjelma menjadi simbol keberhasilan transformasi sistem pembayaran di Indonesia. Transaksi menjadi cepat, praktis, dan inklusif. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah masyarakat kita sudah terdidik dan memiliki literasi yang cukup untuk memanfaatkan digitalisasi itu secara produktif dan optimal?
Saat ini seorang pedagang terbiasa menerima pembayaran melalui QRIS. Transaksi selesai dalam hitungan detik. Namun setelah itu, aktivitas ekonomi kembali berjalan seperti biasa. Tidak ada pencatatan yang dimanfaatkan, tidak ada analisis sederhana atas penjualan, dan tidak ada strategi usaha yang berkembang dari data tersebut. Di sinilah letak tantangan sesungguhnya. Digitalisasi telah membuka akses tetapi karena minimnya pendidikan ekonomi digital, para pedagang belum sepenuhnya mengoptimalkan pemanfaatannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan QRIS memang impresif. Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna dan merchant QRIS masing-masing mencapai lebih dari 59 juta orang dan 42 juta merchant di akhir 2025. Selain itu, volume transaksi QRIS mencapai lebih 15 miliar transaksi di sepanjang tahun 2025. Lebih lanjut, pada akhir tahun 2026 mendatang diperkirakan jumlah pengguna dan merchant QRIS akan lebih dari 70 juta orang dan 47 juta merchant dengan volume transaksi meningkat lebih dari 17 miliar transaksi.
Pengalaman global menunjukkan keberhasilan digitalisasi tidak hanya terlihat dari jumlah merchant, pengguna ataupun volume transaksi.
India melalui sistem UPI (Unified Payments Interface) berhasil memanfaatkan data transaksi untuk membuka akses kredit bagi pelaku usaha kecil. Sementara itu di China, pembayaran digital seperti Wechat pay dan Alipay telah terintegrasi dengan pembiayaan, pemasaran, dan logistik. Temuan ini menegaskan bahwa nilai ekonomi terbesar dari digitalisasi bukan hanya di kemudahan transaksi, melainkan pada pemanfaatan data yang dihasilkannya.
Namun demikian pengalaman global juga memberi pelajaran penting lainnya: digitalisasi tanpa kesiapan yang memadai dapat membawa risiko baru. Kemudahan akses pembiayaan berbasis digital justru diikuti dengan meningkatnya risiko over-indebtedness pada pelaku usaha kecil. Di sisi lain, kesenjangan literasi digital berpotensi memperlebar gap antara pelaku usaha yang mampu memanfaatkan teknologi dan yang tertinggal. Risiko keamanan data dan potensi penyalahgunaan informasi transaksi juga menjadi isu yang semakin relevan di era ekonomi digital. Hal ini transformasi digital bukan hanya soal peluang, tetapi juga soal kesiapan mengelola risiko.
Di Indonesia sendiri potensi tersebut masih dalam tahap awal. Banyak pelaku usaha telah menggunakan QRIS, tetapi belum memahami bagaimana memanfaatkan data transaksi sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Saat ini QRIS masih dilihat sebagai salah satu kanal pembayaran, belum dilihat sebagai salah satu potensi yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan usaha lebih lanjut. Apabila kondisi ini terus berlanjut, digitalisasi berisiko menciptakan paradoks baru di mana digitalisasi terus meningkat namun tidak diikuti dengan produktivitas.
Pendidikan hadir dalam bentuk literasi ekonomi digital yang aplikatif. Pelaku UMKM perlu didampingi untuk memahami arus kas, membaca pola transaksi, sekaligus memahami risiko keuangan yang mungkin muncul dari akses pembiayaan digital.
Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran memiliki peran strategis dalam memastikan transformasi digital ini berjalan seimbang melalui penguatan infrastruktur dan kebijakan sistem pembayaran. Selain itu edukasi transaksi digital, perlindungan konsumen, serta pengaturan ekosistem perlu diterapkan agar inovasi tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian.
Terkait dengan mitigasi risiko, Bank Indonesia perlu bersinergi dengan perbankan dan lembaga keuangan untuk mengembangkan pembiayaan berbasis data yang disertai manajemen risiko yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperkuat literasi digital sekaligus mendorong penggunaan QRIS dalam layanan publik. Komunitas masyarakat dan pendamping UMKM juga berperan penting dalam memastikan pelaku usaha tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga memahami konsekuensinya. Dengan pendekatan ini edukasi dan digitalisasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara serta menjaga keberlanjutannya.
Hari Pendidikan Nasional sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai peringatan formal, tetapi sebagai pengingat bahwa tantangan pendidikan terus berkembang. Di era digital, mendidik juga berarti membekali masyarakat kemampuan untuk memahami, memanfaatkan, dan mengelola risiko dari teknologi. QRIS telah membuka pintu inklusi keuangan. Namun, pendidikanlah yang memastikan bahwa pintu tersebut membawa masyarakat lebih produktif dan lebih aman di era ekonomi digital saat ini.
Pada akhirnya keberhasilan digitalisasi bukan hanya soal teknologi yang digunakan, tetapi tentang manusia yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, masa depan QRIS tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengguna, merchant maupun transaksi, tetapi juga ditentukan oleh jumlah masyarakat yang mampu belajar, tumbuh, berdaya serta mampu memitigasi berbagai risiko.
