BANDUNG, KOMPAS.TV- Dorongan agar pemerintah daerah (pemda) mengambil peran lebih besar dalam agenda transisi energi berkeadilan menguat dalam forum diskusi di Bandung, Sabtu (25/4/2026). Sejumlah narasumber menilai kebijakan energi selama ini terlalu terpusat di tingkat nasional, sementara dampak sosial dan ekonomi paling besar justru dirasakan masyarakat di daerah.
Diskusi bertema Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak itu mempertemukan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah. Jawa Barat dijadikan studi kasus karena besarnya konsumsi energi sekaligus tingginya ketergantungan pada energi fosil.
Perwakilan RUTE Berkeadilan, Klistjart Tharissa, menyoroti belum adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi. Ia menegaskan, target pengurangan emisi selama ini cenderung hanya menjadi indikator administratif tanpa diikuti perlindungan sosial bagi warga terdampak.
Baca Juga: Transisi Energi Indonesia Didesak Lebih Adil, Suara Warga Terdampak Menguat dari Tiga Provinsi
“Tidak adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi membuat target pengurangan emisi dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial bagi warga terdampak masih diabaikan," dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, Sabtu.
Policy brief yang disusun koalisi masyarakat sipil di Jawa Barat mengidentifikasi sejumlah celah, mulai dari lemahnya koordinasi lintas sektor hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Potensi ekonomi lokal dari energi terbarukan juga dinilai belum dimanfaatkan optimal.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Annisa Paramita Wiharani, menilai pendekatan teknis saja tidak cukup menjawab kompleksitas transisi energi.
“Transisi energi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga isu politik, ekonomi, dan sosial. Penting memahami siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang terdampak, dan siapa yang dilibatkan.”
Ia memetakan tiga tantangan utama di Jawa Barat, yakni kebutuhan energi yang tinggi, peluang besar energi terbarukan, serta tekanan sosial dan lingkungan yang meningkat.
Direktur Eksekutif Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menyebut Jawa Barat strategis sebagai contoh implementasi transisi energi berkeadilan karena menyerap sekitar 18–19 persen konsumsi energi nasional.
Penulis : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- transisi energi
- pemerintah daerah
- peran pemda
- energi
- bandung
- festival energi bersih 2026
