Dalam dinamika perkembangan zaman yang terus maju ditopang oleh lompatan kemajuan teknologi di berbagai aspek kehidupan manusia tersaji fakta statistik, Indeks Perdamaian Global tahun 2025 menurun sebesar 0,36 persen.
Fenomena ini tercatat dalam Global Peace Index (GPI) tahun 2025 yang dirilis oleh Institute for Economics & Peace (IEP). Lembaga ini berkomitmen mengarahkan perhatian dunia pada perdamaian. Kajian yang dilakukan menghasilkan skor perdamaian dunia di 163 negara sejak tahun 2008.
Kondisi perdamaian dunia, dalam laporan IEP, diukur berdasarkan analisis data berbasis 23 indikator kualitatif dan kuantitatif. Indikator tersebut di antaranya tingkat keamanan dan keselamatan masyarakat, tingkat konflik domestik dan internasional yang berlangsung, serta tingkat militerisasi. Tiga bidang utama ini kemudian dianalisis dan dibagi dalam dua kategori utama, yakni internal peace (bobot 60 persen) dan external peace (bobot 40 persen).
Merujuk pada skor dan analisis GPI 2025, Eslandia (1,095) masih menjadi negara paling damai di dunia diikuti Irlandia (1,260), Selandia Baru (1,282), Austria (1,294), dan Swiss (1,294). Sebagai catatan, semakin rendah skor GPI berarti semakin damai kondisi suatu negara.
Negara-negara di atas memiliki skor perdamaian tinggi sebagai tanda keberhasilan menjaga perdamaian internal di tengah dinamika dan konflik global yang terjadi. Konflik global bagaimanapun memberikan pengaruh kuat terhadap kondisi perdamaian suatu negara.
Buktinya, akibat konflik Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 hingga saat ini, Rusia untuk pertama kali menjadi negara paling tidak damai di dunia. Posisi ini kemudian diikuti oleh Ukraina, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Yaman.
Jika dilihat berdasarkan kawasan, negara-negara di Eropa Barat dan Tengah masih merupakan wilayah paling damai di dunia, kendati perlu dicatat secara tren angkanya terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Sementara itu, wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara masih menjadi wilayah yang paling tidak damai di dunia.
Bergeser ke benua lain, Asia Selatan menjadi wilayah kedua yang paling tidak damai secara global. Kawasan ini mengalami penurunan tingkat perdamaian terbesar di tingkat regional. Salah satu pemicu utamanya ialah tindakan represif dan pelanggaran HAM serius di Bangladesh di bawah pemerintahan Hasina. Selain itu, peningkatan kerusuhan sipil dan eskalasi ketegangan internal dan lintas batas negara Pakistan turut memengaruhi.
Menariknya, Amerika Selatan menjadi satu-satunya wilayah di dunia yang mencatat peningkatan tingkat perdamaian dari tahun sebelumnya. Tujuh dari 11 negara di wilayah tersebut mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar terjadi di Peru dan Argentina.
Masih menurut rilis dari GPI tahun 2025, Indonesia berada pada peringkat ke-49 dengan skor 1,786. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang kala itu berada pada peringkat ke-52. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya, peringkat Indonesia masih lebih baik daripada Thailand (86), Kamboja (87), dan Filipina (105).
Kendati begitu, secara peringkat, Indonesia masih di bawah Singapura (6), Malaysia (13), dan Vietnam (38). Dalam catatan IEP, naiknya peringkat perdamaian di Indonesia dipengaruhi oleh adanya peningkatan indikator dalam hal pendanaan penjagaan perdamaian PBB, ekspor senjata, dan keberhasilan signifikan dalam memerangi terorisme selama lima tahun terakhir.
Meskipun secara umum capaian perdamaian Indonesia meningkat, perlu catatan khusus pada dua indikator, yaitu perception of criminality (persepsi masyarakat terhadap kriminalitas) serta police rate (jumlah personel polisi per 100.000 penduduk). Fakta bahwa tren meningkatnya jumlah anggota polisi dalam 17 tahun terakhir tidak serta-merta menurunkan tren pandangan negatif masyarakat terhadap kriminalitas di Indonesia.
Ketika analisis terhadap dua indikator di atas dilakukan terhadap negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara, khususnya yang memiliki peringkat skor perdamaian yang lebih baik dari Indonesia seperti Singapura dan Vietnam, muncul fakta yang berbeda.
Tren meningkatnya jumlah personel polisi cenderung diikuti dengan penurunan tren pandangan negatif masyarakatnya terhadap kriminalitas. Artinya, semakin banyak personel polisi yang hadir di ruang-ruang publik, masyarakat di negara tersebut merasa lebih aman dan dilindungi. Bahkan, fenomena yang sama juga ditemukan pada Thailand dan Kamboja dengan skor perdamaian masih di bawah Indonesia.
Analisis data sekunder dari berbagai sumber terhadap institusi kepolisian di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa kemampuan institusi kepolisian dalam menghadapi dinamika, kompleksitas keamanan, dan tindakan kriminalitas akan sangat bergantung pada tiga hal utama, yakni modernisasi teknologi dan informasi yang cepat dan tepat guna, penguatan integritas internal, serta perbaikan tata kelola mekanisme penegakan hukum.
Terkait dengan penguatan integritas internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, data survei Litbang Kompas November 2025 mencatat, di satu sisi, secara umum mayoritas masyarakat merasa aman (85 persen) dan percaya bahwa polisi mampu melindungi warga (84,1 persen). Namun, di sisi lain, masyarakat masih sering menjumpai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, antara lain arogansi, pungutan liar, hedonisme, dan kekerasan.
Mengenai perbaikan tata kelola mekanisme penegakan hukum, survei menemukan bahwa masyarakat berharap adanya perbaikan pada aspek kecepatan dan transparansi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, termasuk ketika pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh anggota Polri.
Dalam situasi perkembangan masyarakat yang serba digital, viralitas informasi sering kali dengan sangat cepat sehingga mampu memengaruhi persepsi masyarakat. Publik tidak akan cepat lupa dengan berbagai kasus hukum, kekerasan, tindakan kriminal lainnya yang melibatkan institusi Polri. Di sinilah sentimen negatif dan sikap yang apatis terhadap kepolisian muncul.
Mengutip pemikiran dari Johan Vincent Galtung, seorang sosiolog asal Norwegia sekaligus pendiri Peace Research Institute Oslo pada tahun 1959, cara terbaik untuk menurunkan angka kriminalitas secara permanen dan perubahan persepsi publik terhadap kriminalitas adalah dengan menghilangkan kekerasan struktural, terciptanya keadilan sosial, kesetaraan akses, dan adanya pemenuhan hak-hak dasar di masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pembenahan institusi kepolisian yang berfokus pada penguatan integritas internal dapat menjadi salah satu kunci meningkatkan situasi damai di Indonesia. Selain itu, perubahan yang fundamental terhadap tata kelola penegakan hukum, pelayanan pada masyarakat, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat turut memberikan sumbangan positif.
Harapannya, skor perdamaian Indonesia yang sudah menunjukkan perbaikan akan terus meningkat ke depan. Setidaknya, peringkat Indonesia dapat terus membaik di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. (LITBANG KOMPAS)
Serial Artikel
Perdamaian Dunia Membaik
