REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Kementerian Sosial (Kemensos) dalam mencari calon peserta didik Sekolah Rakyat dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat dinilai perlu diapresiasi. Hal itu dinilai upaya progresif memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.
- TNI AL Amankan PMI Ilegal Pulang dari Malaysia di Tanjung Balai Karimun
- DPMPTSP Mimika Alokasikan Rp28 Miliar untuk Bangun Gedung Kantor Baru
- Timur Lenk: Paradoks Sejarah
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menilai pendekatan proaktif melalui penjangkauan langsung ke lapangan merupakan terobosan penting melengkapi mekanisme berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tapi menurutnya pendekatan ini perlu diperkuat sistem lebih komprehensif agar tidak bersifat sesaat atau parsial.
“Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan," kata Atalia dalam keterangannya pada Sabtu (25/4/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Secara nasional, data menunjukkan angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah ATS masih mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan padat dan kantong-kantong kemiskinan. Anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi hambatan multidimensi: ekonomi, sosial, hingga perlindungan.
Dalam konteks ini, Atalia memberi sejumlah rekomendasi. Pertama, integrasi data dan validasi lapangan harus diperkuat. Menurutnya, pendekatan kombinasi antara DTSEN dan verifikasi lapangan perlu standar operasional jelas agar tidak terjadi bias atau eksklusi data.
"Validasi harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak," ujar Atalia.
Kedua, Atalia menyinggung pendekatan berbasis keluarga menjadi kunci. Sebab banyak anak jalanan bekerja bukan semata pilihan, tetapi karena tekanan ekonomi keluarga. Sehingga intervensi tidak cukup hanya pada anak, tetapi juga harus menyasar keluarga melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi pengasuhan.
"Ketiga, jaminan keberlanjutan pendidikan dan adaptasi sosial. Masuk ke Sekolah Rakyat bukan akhir dari proses, melainkan awal dari perjalanan panjang. Anak-anak dengan latar belakang jalanan membutuhkan pendampingan psikososial, penguatan karakter, serta kurikulum yang adaptif agar tidak mengalami dropout kembali," ujar Atalia.
