Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan perlindungan masyarakat di ruang digital menjadi bagian dari strategi nasional menjaga kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Pemerintah karena itu mendorong lulusan perguruan tinggi ikut berperan sebagai penjaga literasi digital di tengah meningkatnya risiko misinformasi dan konten negatif.
Menurut dia, derasnya arus informasi di era digital menciptakan tantangan baru yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga terhadap kualitas tenaga kerja dan daya saing nasional.
“Di era post-truth, tantangan kita bukan lagi pada akses informasi, tetapi pada kualitasnya. Karena itu, para wisudawan harus bisa berperan juga sebagai agen perubahan dan menjadi pandu-panduliterasi digital di daerahnya masing-masing,” ujar Meutya, dalam pidato pada wisuda Telkom University di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengatakan penyebaran misinformasi telah menjadi tantangan global sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan internasional. Dengan jumlah pengguna internet Indonesia yang besar dan tingkat konsumsi digital tinggi, risiko paparan informasi palsu, penipuan digital, hingga konten berbahaya ikut meningkat.
Menurut Meutya, dampak tersebut dapat menekan produktivitas masyarakat, memicu kerugian ekonomi, serta memperlemah kesiapan generasi muda menghadapi ekonomi digital.
Untuk menekan risiko itu, pemerintah menyiapkan regulasi adaptif, termasuk pembatasan akses platform digital berisiko bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui PP TUNAS. Kebijakan tersebut diarahkan untuk melindungi anak dari kecanduan digital, eksploitasi data, hingga paparan konten berbahaya.
“Kami ingin menyampaikan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk juga menjadi duta-duta TUNAS yang bisa membantu pemerintah menjaga keberlangsungan anak-anak kita agar mereka bisa hidup di ranah digital dan mendapatkan yang terbaik serta menghindari mudarat,” katanya.
Ia menilai tingginya adopsi teknologi di Indonesia merupakan modal besar bagi pertumbuhan ekonomi digital, namun harus diimbangi dengan penguatan etika dan literasi digital. Tanpa tata kelola yang baik, percepatan digitalisasi justru berisiko menimbulkan disrupsi sosial dan ekonomi.
Meutya juga menyoroti penggunaan kecerdasan artifisial (AI) yang makin luas di sektor bisnis dan pendidikan. Menurut dia, pemanfaatan AI harus disertai prinsip keamanan, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia.
“Kita tetap harus berhati-hati agar adopsi AI diikuti dengan rasa tanggung jawab, rasa keamanan, etika, transparansi, dan orientasi pada kepentingan manusia. Jadi meregulasi dengan ketat itu menjadi salah satu cara kita mengamankan tanpa bermusuhan dengan inovasi,” tuturnya.
Baca Juga: 10% Anak Alami Cyberbullying, Pemerintah Berharap Banyak pada PP TUNAS
Baca Juga: Komdigi Apresiasi 7 Platform Patuhi PP TUNAS, Ingatkan Platform Lain Segera Menyusul
Baca Juga: Akhirnya YouTube Patuhi PP TUNAS, Batasi Akses Pengguna di Bawah 16 Tahun
Ia menambahkan negara tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ruang digital sehat. Keterlibatan kampus, industri, dan lulusan muda dinilai penting agar transformasi digital berjalan produktif sekaligus aman.
“Negara tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk para lulusan muda, untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat,” ujar Meutya.
