Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa Merah Putih Indonesia (PKMPI) memperkuat peran desa guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.
Hal itu ditekankan Wamentan Sudaryono dalam acara Pengukuhan dan Konsolidasi PKMPI Provinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (26/4/2026).
Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan desa memegang posisi penting sebagai ujung tombak pembangunan nasional, terutama di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.
“Kalau anda bisa solid, kita bisa memberikan manfaat. Saya butuh kepala desa untuk bersama-sama membangun, karena desa adalah panggung politik paling penting,” katanya.
Sudaryono menilai, pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini berada di kisaran lima persen per tahun belum sepenuhnya dirasakan secara merata, khususnya oleh masyarakat di desa.
Untuk menggambarkan kondisi tersebut, ia mengibaratkan perekonomian Indonesia seperti sebuah “warung” yang terus berkembang, tetapi manfaatnya belum dinikmati secara luas oleh masyarakat kecil.
“Warung yang namanya Indonesia ini makin besar, pelanggannya makin banyak, tetapi pertanyaannya, apakah yang punya warung makin sejahtera? Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi itu menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan pemimpin desa agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil.
Ia juga menyoroti masih adanya peningkatan jumlah penduduk miskin dalam situasi tertentu, yang menandakan distribusi hasil pembangunan belum optimal.
“Kalau pertumbuhan tidak dinikmati secara merata, maka yang terjadi adalah ketimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan desa dalam pelaksanaan berbagai program, termasuk di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya.
Ia menyebut pemerintah terus melakukan pembenahan, di antaranya melalui penertiban izin usaha yang tidak sesuai aturan serta penanganan praktik yang merugikan negara.
“Kita ingin memastikan bahwa sumber daya yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” katanya.
Usai acara, ia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk penyaluran aspirasi para kepala desa di Jawa Tengah yang membentuk wadah bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi.
