KOMPAS.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI kembali menggelar program BNPP Menyapa Langsung Mahasiswa (Menyala) yang dikemas dalam bentuk kuliah umum interaktif di Politeknik Ben Mboi, Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (25/4/2026).
Dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI secara ex officio, kegiatan itu menjadi upaya strategis BNPP RI untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.
Kuliah umum dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin yang memaparkan materi mengenai kompleksitas pengelolaan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam paparannya, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara dan perbatasan darat dengan tiga negara, sehingga membutuhkan tata kelola yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Baca juga: RI-Malaysia Bahas Batas Laut di Sulawesi, Selat Malaka, hingga Sebatik
Menurut Nurdin, pembangunan perbatasan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Tanpa ekonomi yang maju dan produktivitas yang tinggi, kesejahteraan akan lama kita capai. Karena itu, membangun perbatasan berarti membangun ekonomi rakyatnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (26/4/2026).
Pada kesempatan tersebut, Nurdin juga mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan.
Ia menjelaskan bahwa pergerakan orang dan barang yang terus meningkat di PLBN Terpadu merupakan indikator kemajuan ekonomi sekaligus peluang emas yang perlu dikelola secara optimal, khususnya di PLBN Motaain dan Motamasin yang menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di NTT serta pemasok utama kebutuhan Timor Leste.
Baca juga: PLBN Motaain Gelar Operasi Pasar Murah, Warga Perbatasan Terbantu Akses Bahan Pokok Terjangkau
“Masa depan Indonesia bukan hanya Jakarta. Masa depan Indonesia berada di garis batas wilayah negara. Seperti semboyan BNPP 'Kita Jaga Wilayahnya, Kita Sejahterakan Rakyatnya',” tegas Nurdin.
Narasumber kedua dalam kuliah umum tersebut adalah Kelompok Ahli BNPP RI Hamidin. Ia memaparkan materi geopolitik dan urgensi perbatasan Indonesia di tengah dinamika global.
Hamidin menilai, ketegangan geopolitik dunia berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan politik global, sehingga pengelolaan perbatasan ke depan harus berorientasi pada penguatan ekonomi dan kerja sama bilateral.
“Berbicara perbatasan masa depan tidak cukup hanya soal pertahanan dan keamanan. Itu penting, tetapi fokus utama adalah menghidupkan ekonomi dengan kerja sama yang setara,” ungkapnya.
Baca juga: Upaya Bobby Bantu Petani Aceh, Cabai Dibeli untuk Hidupkan Ekonomi
Lebih lanjut, Hamidin menekankan pentingnya manajemen perbatasan berbasis teknologi, penguatan peran border liaison officer (BLO), serta sinkronisasi antarlembaga agar pengelolaan perbatasan semakin efektif dan modern.
Melalui pengelolaan yang terintegrasi, ia optimistis kawasan perbatasan Indonesia dalam satu dekade ke depan akan menjadi wilayah yang maju dan tidak kalah dengan model pengelolaan perbatasan dunia.
“Pada akhirnya, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat perbatasan yang semakin sejahtera,” kata Hamidin.
