JAKARTA, KOMPAS.com - Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mendapat dukungan penuh dari dari kalangan agen penyalur resmi.
Salah satunya datang dari Yayasan Mutiara Bunda, perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) yang telah beroperasi sejak 1997 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Pihak yayasan mengaku tidak keberatan dengan berbagai aturan ketat yang kini diberlakukan kepada penyalur maupun pemberi kerja. Pasalnya, standar tersebut telah mereka terapkan jauh sebelum UU ini disahkan.
Baca juga: Hendak Transaksi Sabu Senilai Rp 1 Miliar, Kurir Narkoba Ditangkap Polisi di Sunter Jakut
Manajer Operasional Yayasan Mutiara Bunda, Russell Nicolas, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengikuti wacana regulasi UU PPRT sejak awal 2000-an lalu.
"Kita sangat setuju dan sangat mendukung, karena juga kalau dibilang kesulitan kita juga tidak ada, karena suster kami semua tenaga kerja sudah mengikuti apa yang ada di isi undang-undang tersebut sebenarnya, jauh sejak sebelum ada UU ini," ungkap Russell saat ditemui Kompas.com di yayasannya, Jumat (24/4/2026).
Sebagai yayasan yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Russell menyebut yayasannya telah menyalurkan sekitar 9.000 tenaga kerja wanita ke seluruh Indonesia.
Mayoritas tenaga kerja yang disalurkan adalah baby sitter, asisten rumah tangga, hingga caregiver untuk orang tua yang membutuhkan pendampingan.
Penuhi Aturan Usia dan BPJSTerkait aturan batas usia minimal 18 tahun yang tertuang dalam UU PPRT, Russell memastikan yayasannya mematuhi hal tersebut secara ketat sejak lama.
Bahkan, batas usia minimal yang diterapkan yayasannya lebih tinggi dari syarat minimal undang-undang.
"Kalau yayasan kami, karena kita sudah mengikuti regulasi pemerintah, kita tidak menerima anak di bawah 19 tahun. Jadi memang sudah mengikuti karena semua baby sitter kami, kami masukin ke sistem," ujarnya.
Baca juga: 16 Jam Petugas Lawan Api Kebakaran Gudang Paket di Tangerang, Kerugian Capai Rp 10 Miliar
Sementara itu, untuk perlindungan jaminan sosial seperti BPJS, Russell menyebutkan bahwa seluruh pekerja di bawah naungannya sudah memiliki BPJS.
"Mereka sendiri sudah secara inisiatif sendiri mempunyai BPJS, jadi memang edukasi terhadap perlindungan profesi pekerjaan itu ada," kata dia.
Adapun Russell mengungkapkan yayasannya menawarkan upah yang beragam bagi para PRT yang disalurkan, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 6 juta, sesuai dengan pengalaman dan beban kerja yang ditanggung di rumah penempatan.
Screening Ketat Calon PRTRussell menyebut pihaknya selalu menjamin kualitas pekerja yang disalurkan karena telah melewati proses panjang, mulai dari pengecekan profil, pelatihan, hingga pengecekan kesehatan berkala.
"Kita bahkan ada survei dan juga kita ketemu keluarga-keluarganya untuk memastikan mereka itu bener-bener dibolehkan, diizinkan bekerja, dan mereka serius tentang bekerja. Saat mereka disalurkan, mereka juga biasanya akan ada health check tubuh untuk memastikan mereka tidak sakit," jelas Russell.
