JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, Kemendagri siap untuk membahas revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) bersama DPR RI.
Bima menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan naskah, pandangan pemerintah, serta daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait isu strategis RUU Pemilu.
"Yang penting kita sudah siap naskahnya, pandangan pemerintah, daftar inventaris masalah, isu-isu strategis apa. Jadi manakala proses politiknya membutuhkan itu kami siap," ucap Bima di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Pentingnya RUU Pemilu sebagai Fondasi Utama Demokrasi
Bima menuturkan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) telah berkoordinasi dan menampung aspirasi berbagai masukan terkait RUU Pemilu dari Bappenas hingga para ahli dari perguruan tinggi.
"Kita sudah siapkan substansi-substansi apa untuk mengantisipasi semua perkembangan yang mungkin terjadi di DPR," imbuh dia.
Akan tetapi, proses RUU Pemilu di DPR hingga kini belum juga bergerak ke tahap pembahasan formal.
Sejumlah faktor mulai dari belum siapnya draf, kehati-hatian legislator, hingga tarik-menarik kepentingan politik disebut menjadi penyebab mandeknya pembahasan beleid tersebut.
Baca juga: Puan Tegaskan RUU Pemilu Tak Dibahas Diam-diam, Komunikasi Politik Tetap Berjalan
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, komunikasi terkait RUU Pemilu sebenarnya tetap berjalan di internal partai politik, meskipun belum masuk pembahasan resmi di parlemen.
"Kalau terkait dengan RUU Pemilu memang hal itu kan ada batas waktunya. Dan komunikasi-komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik, dan itu tidak dilakukan tertutup," kata Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
"Namanya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara formal dan informal. Namun, komunikasi politik selalu tetap selalu dilakukan," sambung dia.
Menurut Puan, fokus utama revisi UU Pemilu adalah memastikan kualitas demokrasi ke depan.
Baca juga: Mengapa Revisi UU Pemilu Mandek di DPR?
Puan sebelumnya juga menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pemilu juga masih dalam tahap komunikasi dengan para ketua partai politik.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak bersabar soal RUU Pemilu, agar tidak membuat pembahasannya dilakukan secara terburu-buru.
Dia menekankan, penyusunan dan pembahasan harus dijalankan dengan kehati-hatian agar regulasi yang dihasilkan tidak kembali digugat ke MK.
“Sekali ini, ya tolong kita bersabar semua. Kita ingin bikin Undang-Undang Pemilu yang benar-benar kemudian bisa, ya katakanlah enggak sempurna tapi mendekati sempurna,” kata Dasco, Selasa (21/4/2026).
Baca juga: Puan: RUU Pemilu Masih Dibahas dengan Para Ketua Parpol
Ketua Harian Gerindra itu mengingatkan, UU Pemilu sebelumnya kerap dibatalkan atau diubah melalui putusan MK karena dianggap bermasalah.
Selain itu, Dasco menilai belum ada urgensi mendesak untuk mempercepat pembahasan, karena tahapan Pemilu tetap bisa berjalan dengan aturan yang ada saat ini.
“Tahapan itu enggak ada kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan Undang-Undang Pemilu yang lama, tahapan itu tetap bisa jalan,” kata dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
