JAKARTA, KOMPAS.com - Para anggota DPR RI mendesak aparat penegak hukum menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem, Dini Rahmania, menegaskan proses hukum harus berjalan tegas dan tanpa kompromi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
“Saya juga menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan tegas. Siapapun yang terbukti melakukan kekerasan terhadap anak harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa kompromi,” kata Dini saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Dari Kasus Daycare Little Aresha, Terkuak Banyak Daycare Ilegal di Indonesia
Dini juga menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut dan mengecam keras dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan penitipan anak.
Menurut dia menilai kasus ini harus menjadi alarm serius, terutama karena daycare tersebut tidak memiliki izin operasional.
“Fakta bahwa daycare tersebut tidak memiliki izin menunjukkan adanya celah dalam pengawasan yang harus segera dibenahi,” kata dia.
Baca juga: Dosen UGM Terkait Daycare Little Aresha, Kampus: Kapasitas Pribadi
Dalam kesempatan itu, Dini mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap lembaga pendidikan nonformal, termasuk daycare.
“Saya mendorong agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang, pembinaan, dan pengawasan secara ketat terhadap seluruh lembaga pendidikan nonformal, termasuk daycare, agar kejadian serupa tidak terulang,” ucapnya.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada seluruh pelaku yang terlibat.
“Kasus penyiksaan terhadap anak di daycare Little Aresha merupakan tindakan keji yang tidak memiliki tempat dalam kemanusiaan dan hukum kita. Saya menegaskan kepada aparat penegak hukum bahwa siapa pun pelakunya, termasuk yang berada dalam struktur, pengelola, maupun pendiri daycare tersebut, harus dihukum maksimal,” ujar Abdullah.
Selain penegakan hukum, Abdullah mendesak pihak berwenang untuk membantu dan mengawal proses pemulihan bagi korban. Dia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan daycare di Indonesia.
“Lebih jauh, praktik daycare ini harus dievaluasi secara total dan menyeluruh. Jumlah daycare di Indonesia sangat banyak, mencapai ribuan, namun belum seluruhnya memenuhi standar perizinan dan prosedur operasional yang memadai dan berkualitas,” ucapnya.
Baca juga: Soal Titip Anak di Daycare: Dilema Keluarga Urban dan Mahalnya Rasa Aman
Kasus daycare Little Aresha: 13 Orang tersangkaDiberitakan sebelumnya, Daycare Little Aresha di Yogyakarta dilaporkan ke polisi terkait dugaan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang dititipkan di tempat itu.
Polisi kemudian menggerebek daycare tersebut pada Jumat (24/4). Hingga saat ini sedikitnya ada 53 anak yang terindikasi mengalami kekerasan dari 103 anak yang dititipkan.
Kekerasan terhadap anak itu diduga terjadi sejak daycare tersebut beroperasi selama satu tahun.
Kini Polda DIY telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan.
Para tersangka terdiri dari berbagai elemen di lembaga tersebut, mulai dari pimpinan hingga staf lapangan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
