Terkini, Jakarta — Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan posisinya di panggung nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan terbaik pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam upacara yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Capaian ini menjadi penegas keberhasilan reformasi tata kelola pemerintahan di Kota Makassar yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen daerah.
“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.
“Mudah-mudahan capaian ini terus menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja,” lanjutnya.
Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar mencatat skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.
EPPD merupakan instrumen utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional, meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.
Menariknya, Makassar menjadi satu-satunya daerah dari luar Pulau Jawa yang berhasil masuk dalam jajaran pemerintah kota dengan kinerja terbaik nasional. Capaian ini sekaligus menegaskan daya saing daerah dalam mendorong inovasi dan reformasi birokrasi.
Munafri menambahkan, arah pembangunan Makassar ke depan akan tetap berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan inovasi tata kelola pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kota, DPRD, Forkopimda, hingga masyarakat.
“Ini adalah hasil kolaborasi bersama, bukan hanya pemerintah kota, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dan terus menjaga konsistensi kinerja.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang,” tutupnya.
Sebagai informasi, hasil EPPD tahun 2025 disusun berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Secara nasional, tercatat sebanyak 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota masuk dalam kategori kinerja tertinggi, termasuk Kota Makassar.
