JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, kasus kekerasan anak di daycare wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi peringatan bagi negara untuk memperbaiki sistem pengawasan fasilitas penitipan anak di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Puan, kebutuhan masyarakat terhadap layanan daycare berkembang lebih cepat dibanding kesiapan sistem perlindungannya, sehingga negara harus memastikan jaminan keamanan bagi anak di ruang pengasuhan.
“Ini menyangkut isu yang lebih luas tentang standar pengawasan fasilitas pengasuhan anak. Apakah fasilitas daycare sudah cukup mengikuti perubahan kebutuhan sosial masyarakat,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Tips Memilih Daycare yang Aman untuk Anak, Simak Saran Psikolog
Dia menegaskan, negara wajib menjamin keamanan anak, termasuk di fasilitas penitipan yang banyak tersedia di berbagai wilayah.
Menurut Puan, kepercayaan orang tua terhadap daycare harus dijawab dengan lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembang anak.
“Tentunya kasus dugaan kekerasan di daycare yang ada di Yogyakarta menjadi sebuah keprihatinan. Kita harap kasus ini diusut tuntas, dan instansi terkait memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban,” kata Puan.
“Ketika orang tua menitipkan anak ke daycare, yang mereka serahkan bukan hanya waktu pengasuhan, tetapi juga kepercayaan penuh bahwa anak berada dalam lingkungan yang manusiawi, aman, dan layak,” imbuh dia.
Baca juga: Kasus Daycare: Ketika Permintaan Melampaui Perlindungan
Selain itu, Puan juga mengingatkan pentingnya implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), yang mengatur kewajiban penyediaan fasilitas penunjang bagi ibu bekerja, termasuk daycare.
“Kami mengimbau tempat bekerja menyediakan daycare yang layak untuk pekerja, khususnya ibu bekerja. Ini adalah amanat dari UU KIA. Pemerintah juga perlu memastikan setiap tempat kerja mematuhi aturan ini,” tutur dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus tersebut.
Dia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Baca juga: Dari Kasus Daycare Little Aresha, Terkuak Banyak Daycare Ilegal di Indonesia
“Kami meminta agar proses hukum berjalan secara profesional dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak,” ujar Sari.
Sari juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan, standar operasional, dan mekanisme pengawasan daycare di seluruh Indonesia guna mencegah kasus serupa terulang.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan anak, khususnya di fasilitas penitipan. Negara harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan yang aman, layak, dan mendukung tumbuh kembangnya,” kata dia.
Baca juga: Menko PMK Tinjau Ulang Operasional Daycare Little Aresha, Buntut Kasus Penganiayaan Anak
Kasus Daycare Little AreshaDiberitakan sebelumnya, Daycare Little Aresha di Yogyakarta dilaporkan ke polisi terkait dugaan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang dititipkan di tempat itu.
Polisi kemudian menggerebek daycare tersebut pada Jumat (24/4). Hingga saat ini sedikitnya ada 53 anak yang terindikasi mengalami kekerasan dari 103 anak yang dititipkan.
Kekerasan terhadap anak itu diduga terjadi sejak daycare tersebut beroperasi selama satu tahun.
Kini Polda DIY telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan.
Para tersangka terdiri dari berbagai elemen di lembaga tersebut, mulai dari pimpinan hingga staf lapangan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
