JAKARTA, DISWAY.ID - Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengaku masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Pertahanan meski telah dilantik menjadi Kepala Staf Presiden.
Namun, ia menekankan akan ada segera perubahan usai menjadi Kepala Staf Presiden (KSP).
"Masih merangkap, nanti akan segera ada perubahan," kata Dudung usai pelantikan, Senin, 27 April 2026.
BACA JUGA:Resmi! Dudung Abdurrahman Jadi Kepala Staf Presiden, Kepala Bakom Dijabat Qodari
Lebih lanjut, Dudung mengatakan tugas utama KSP ke depan adalah memastikan program-program unggulan Presiden dapat terlaksana secara efektif tanpa hambatan.
“Bagaimana mensukseskan program strategis nasional dan memastikan program unggulan Bapak Presiden bisa secara tuntas dan cepat,” katanya.
BACA JUGA:Profil dan Jejak Karier Dudung Abdurachman, Jenderal TNI yang Kini Jadi Penasehat Presiden Prabowo
Selain itu, Dudung juga menegaskan peran KSP sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
Ia berencana membuka saluran aduan masyarakat selama 24 jam.
“Saya akan membuka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, sehingga keluhan-keluhan bisa langsung ditindaklanjuti,” ujarnya.
BACA JUGA:Soal Penerapan Darurat Militer di Indonesia, Dudung Abdurrachman: Belum, Masih Terlalu Jauh
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Presiden (KSP).
Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Senin, 27 April 2026.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian bunyi sumpah jabatan tersebut dibaca oleh Prabowo dan diikuti oleh pejabat yang dilantik.
Selain itu, Prabowo juga melantik Qodari menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
