JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyebut sudah ada koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan diversifikasi sumber pasokan bahan baku plastik. Arah kebijakan ini adalah mengalihkan ketergantungan pasokan bahan baku dari Timur Tengah ke wilayah lain, seperti India, Afrika, dan Amerika.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, usai pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian UMKM mengatakan, ia memastikan proses pengadaan seharusnya sudah berjalan. Detil perjalanan pengiriman berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perdagangan.
“Kewenangan untuk menindaklanjuti pengadaan dan distribusi bahan baku plastik berada di Kementerian Perdagangan,” ujar Maman, Senin (27/4/2026), di Jakarta.
Selama ini, dia mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi yaitu mencapai sekitar 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen distribusi bahan baku melewati jalur Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik sehingga mengganggu rantai pasok global.
Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Diversifikasi sumber bahan baku dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko agar ke depan ketika terjadi gangguan di satu kawasan, Indonesia sudah memiliki alternatif sumber pasokan.
Maman mengakui, Kementerian UMKM banyak menerima keluhan dari UMKM yang terdampak kenaikan harga plastik. Situasi ini menyebabkan biaya produksi UMKM, terutama makanan dan minuman, menjadi naik.
Beberapa pelaku UMKM makanan bahkan mulai melakukan penyesuaian, seperti mengurangi porsi produk tanpa menaikkan harga jual secara signifikan. Ini adalah strategi bertahan di tengah kenaikan biaya.
“Mengenai energi, pemerintah menegaskan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Mayoritas UMKM memakai BBM subsidi. Sejauh ini, keluhan UMKM soal kenaikan harga plastik lebih banyak dibanding BBM,” klaim Maman.
Mengutip Trading Economics, harga nafta naik menjadi 933,20 dollar AS per ton pada 24 April 2026, naik 0,31 persen dari sehari sebelumnya. Selama sebulan terakhir, harga nafta telah naik 10,77 persen, dan naik 70,17 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara, di kesempatan terpisah, mengatakan, plastik selama ini diperdagangkan secara global sehingga harganya cenderung mengikuti harga internasional. Artinya, ketika harga plastik naik, dampaknya akan dirasakan di berbagai negara secara bersamaan.
Menurut dia, ada alternatif pengganti plastik untuk kemasan. Misalnya, kemasan berbahan kertas yang bahan bakunya masih bisa mengandalkan pasokan dalam negeri. Selain kertas, terdapat juga alternatif lain seperti kemasan berbasis singkong. Akan tetapi, alternatif bahan ini masih belum kompetitif baik dari segi harga maupun skala produksi.
Pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan, seperti melalui subsidi langsung atau insentif pajak untuk mendorong penggunaan bahan pengganti plastik. Hingga kini, belum ada paket kebijakan yang secara khusus mengatur hal tersebut.
Di sisi lain, momentum kenaikan harga plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku plastik, termasuk dari luar negeri. Asal, industri alternatif dalam negeri didorong lebih kuat, termasuk plastik daur ulang domestik.
“Terkait dukungan untuk alternatif pemakaian plastik, pemerintah bisa menyasar dua level sekaligus. Untuk UMKM, bantuan dapat diberikan melalui akses pembiayaan yang lebih murah. Sementara untuk industri hulu atau pengolahan bahan alternatif termasuk industri daur ulang, pemerintah dapat memberikan pengurangan pajak penghasilan badan atau skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah,” kata Bhima.
Selain faktor plastik, dia melanjutkan, kenaikan biaya energi juga turut berdampak. Pembatasan subsidi BBM membuat UMKM harus memilih antara menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamina Dex yang harganya lebih tinggi, atau tetap menggunakan BBM subsidi yang kuotanya terbatas. Akibatnya, biaya logistik meningkat dan mulai dirasakan oleh pelaku UMKM.
Dampak tersebut tidak merata dan tergantung jenis usaha. Namun, pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang paling terdampak karena menghadapi tekanan berlapis mulai dari kenaikan harga plastik, BBM, hingga elpiji.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, ketersediaan bijih plastik masih menjadi isu mendesak bagi UMKM yang terutama bergerak di bisnis fabrikasi barang berbahan plastik. Selama ini sumber pasokan bijih plastik berasal dari dua pilihan utama, yakni produksi domestik dan lebih banyak impor. Namun, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik, ketergantungan pada sumber impor menjadi tantangan tersendiri.
Kondisi tersebut mendorong perlunya diversifikasi sumber bahan baku, termasuk mencari alternatif pasokan nafta dari negara lain. Dia menilai langkah yang dilakukan Kementerian UMKM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan sudah tepat. Kendati demikian, diversifikasi nafta dari kawasan non-Timur Tengah bakal mendorong harga lebih mahal, tetapi UMKM yang bergantung pada bahan ini tidak terhambat produksinya.
Penggantian plastik dengan bahan lain, seperti kertas atau daun,tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada UMKM di semua sektor. Bagi UMKM di sektor pabrikasi, seperti produsen ember plastik, kebutuhan terhadap bijih plastik tetap tidak tergantikan. Produk-produk tersebut membutuhkan bahan baku plastik sebagai komponen utama, sehingga peralihan ke kertas bukan solusi yang relevan.
”Solusi lain sebenarnya bisa dengan memanfaatkan sampah plastik yang didaur ulang menjadi bijih plastik. Maka, proses pemilahan dan daur ulang sampah plastik semestinya mulai diperkuat oleh pemerintah,” kata Edy.
