Hetifah Sjaifudian Ketua Komisi X DPR RI menyebut transformasi program studi (prodi) dinilai lebih tepat dibandingkan kebijakan penutupan massal seperti yang direncanakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Menurutnya, rencana penutupan program studi perlu dilakukan secara hati-hati, transparan, serta didasarkan pada kajian akademik yang kuat.
Hetifah juga menegaskan bahwa Perguruan tinggi tidak seharusnya dipersempit perannya hanya sebagai pemasok tenaga kerja.
“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” katanya dilansir dari Antara, Senin (27/4/2026).
Selain itu, ia menjelaskan, prodi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kebudayaan lokal.
Anggota DPR bidang pendidikan itu juga mengingatkan orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Oleh karena itu, dia mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” ucap Hetifah.
Sebelumnya, Kemendiktisaintek mengajak perguruan tinggi memilah bahkan menutup prodi yang kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja ke depan.
Badri Munir Sukoco Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek di Bali pada Kamis (23/4/2026) mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk menekan ketidakcocokan antara lulusan perguruan tinggi dan industri.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Dia mengatakan semestinya perguruan tinggi dapat mengantarkan Indonesia menuju negara maju lewat lulusan yang bisa menjawab kebutuhan masa depan. Namun, saat ini kampus cenderung menerapkan strategi berbasis pasar, yakni membuka prodi yang sedang diminati calon mahasiswa.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ. Saya bisa mengecek juga, misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” ucapnya.
Kemdiktisaintek, lanjut Badri, menemukan bahwa jurusan keguruan atau kependidikan mewisuda sekitar 490.000 lulusan setiap tahunnya, sementara pasar calon guru hanya 20.000 orang sehingga sisanya menjadi pengangguran terdidik.
Untuk itu, dia mengajak perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan, untuk membantu penyusunan kajian prodi yang masih relevan. (ant/ily/saf/ham)
