Wali Kota Jakarta Selatan Muhammad Anwar Tegaskan Hari Otonomi Daerah sebagai Momentum Perkuat Pelayanan Publik

Pantau - Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Anwar menyatakan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Senin, 27 April 2026.

Dalam upacara itu, Anwar bertindak sebagai inspektur sekaligus membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya peran otonomi daerah dalam pembangunan nasional.

"Otonomi daerah merupakan instrumen utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," demikian kutipan amanat yang dibacakan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita" yang mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.

Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui enam langkah strategis, yakni integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, serta penguatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antardaerah juga didorong untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.

Peningkatan pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan menjadi perhatian penting dalam strategi tersebut.

Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah turut menjadi bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Anwar juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengharmonisasikan delapan langkah turunan Asta Cita dalam pelaksanaan pemerintahan.

Langkah tersebut mencakup swasembada pangan dan energi serta pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

Pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pengembangan kewirausahaan lokal didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis, juga menjadi prioritas.

Pemerataan layanan kesehatan seperti penanganan stunting turut mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut.

Reformasi birokrasi diarahkan untuk mempermudah pelayanan publik dengan mengedepankan efisiensi sesuai arahan Presiden.

"Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong dalam mewujudkan kemajuan bangsa," ujarnya.