Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan bauran stimulus untuk meredam dampak lonjakan harga bahan baku plastik yang kian mencekik pelaku industri hilir hingga konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh sektor usaha yang bertumpu pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan skema insentif dan urai hambatan (debottlenecking).
"Besok kita akan bahas rapat dengan tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untuk debottlenecking," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Terkait dengan rincian maupun besaran stimulus yang akan diguyurkan pemerintah kepada para pengusaha pengguna plastik, Airlangga masih enggan merinci. Dia meminta publik dan pelaku pasar untuk menunggu hasil pembahasan lintas otoritas tersebut.
Adapun, wacana pemberian pelampung stimulus ini muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier membeberkan bahwa konflik Timur Tengah telah mendisrupsi rantai pasok plastik global, sehingga kini telah berdampak ke tingkat konsumen secara langsung.
Baca Juga
- Mayora dan MR. D.I.Y. Kaji Penggunaan Kemasan Alternatif, Hadapi Krisis Plastik
- Di Balik Opsi Pasokan Alternatif Plastik dari Malaysia
- Harga Plastik Naik, Bulog Pakai Stok Kemasan Lama untuk Beras SPHP
"Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya," ungkap Henry kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).
Dia memperingatkan bahwa fenomena ini berpotensi memantik laju inflasi yang lebih luas, sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik, lanjutnya, secara otomatis mengerek struktur biaya produksi industri hilir yang ujungnya dibebankan pada harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.
Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz telah memicu kelumpuhan serius pada rantai pasok. Jalur logistik kian buntu lantaran banyak perusahaan asuransi pelayaran yang menolak menanggung risiko pengiriman kargo yang melintasi perairan rawan tersebut.
Kondisi ini membuat pelaku usaha di dalam negeri menahan diri untuk membuat kontrak baru dengan pelanggan akibat tingginya risiko kelangkaan barang, meskipun secara likuiditas finansial mereka masih mumpuni.
Sinyal bahaya kian nyata setelah negara-negara pemasok utama di kawasan Asia, seperti China, Thailand, dan Vietnam, mengambil kebijakan proteksionis dengan membatasi ekspor demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing.
Akibatnya, ketersediaan bahan baku plastik di dalam negeri kini berada pada level yang tidak aman, memicu lonjakan harga di pasar hingga menyentuh level 40%–50%.
Masalahnya, kapasitas terpasang industri petrokimia domestik saat ini baru mampu menopang sekitar 50%–60% dari total kebutuhan nasional. Artinya, roda produksi industri plastik Indonesia masih memiliki ketergantungan impor yang sangat tinggi, yakni sekitar 40%–50%, yang mayoritasnya dipasok dari kawasan Timur Tengah dan China.
