Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan evaluasi dan audit terbuka terhadap paket renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar setelah proyek tersebut menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sebagai respons atas perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah.
Evaluasi Menyeluruh Paket RenovasiRudy Mas'ud menegaskan seluruh item dalam paket renovasi akan dikaji ulang guna memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan publik.
Ia menyampaikan, "Seluruh item dalam paket renovasi akan dikaji ulang untuk memastikan prioritas penggunaannya sesuai kepentingan publik."
Meskipun perencanaan renovasi tersebut telah disusun sebelum dirinya menjabat, Rudy menyatakan tetap bertanggung jawab sebagai kepala daerah saat ini.
Ia mengatakan, "Saya harus memastikan prioritas sesuai rasa keadilan masyarakat."
Komitmen Transparansi dan Efisiensi AnggaranRudy juga menegaskan bahwa ke depan penggunaan anggaran untuk fasilitas pimpinan akan dibuat lebih sederhana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Langkah audit terbuka ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan membuka ruang pengawasan publik dalam proses evaluasi anggaran tersebut.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan prinsip efisiensi belanja daerah serta penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Ia menyampaikan, “Kami menekankan prioritas pemerintah daerah tetap pada pembenahan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.”
