KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan.
Dia menegaskan, dukungan pemda terhadap program perumahan penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar, yaitu masalah perumahan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Sosialisasi Program Perumahan (KPP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Permodalan Nasional Madani (PNM) Wilayah Papua di Gedung Drs Ec Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).
Baca juga: Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan
Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kebijakan tersebut, antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi kalangan MBR.
“Supaya masyarakat yang enggak mampu memiliki daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” kata Tito.
Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan dan perluasan akses terhadap hunian layak.
Menurut Tito, kolaborasi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan perumahan secara nasional.
Penguatan tata kelola layananLebih lanjut, Tito menekankan pentingnya penguatan tata kelola layanan di daerah agar berbagai kebijakan yang telah disiapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga: Mendagri Tito Gelontorkan Insentif Rp 1 Triliun untuk Daerah Berprestasi, Tambahan untuk APBD
Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu.
“Kami dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya MPP. Di sini, semua layanan publik dijadikan satu,” jelas Tito.
Dia menilai, penyederhanaan layanan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi iklim investasi di sektor perumahan.
