Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penajam Paser Utara (PPU) berharap meraih lebih banyak investasi besar sebagai imbas pengembangan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kabupaten penyangga IKN itu bahkan menyediakan proyek siap tawar yang dikemas dalam skema Investment Project Ready to Offer (IPRO), lengkap dengan kesiapan lahan, kelayakan teknis, hingga payung regulasi yang diklaim telah rampung. Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan langkah tersebut saat berkunjung ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan itu sekaligus menandai penandatanganan komitmen bersama kepala daerah se-Kaltim untuk memperkuat Regional Investment Relations Unit (RIRU) sebagai mesin promosi investasi daerah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
"Penajam Paser Utara siap menjadi mitra strategis bagi para investor, terutama dalam menyambut pertumbuhan ekonomi baru di sekitar IKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/4/2026).
Dia menambahkan, pemutakhiran data IPRO menjadi jantung dari upaya menarik investor berkualitas.
Sebagaimana diketahui, skema IPRO menyuguhkan paket investasi yang telah melalui tahap kajian kelayakan hingga kepastian administrasi pertanahan.
Baca Juga
- Tok! Prabowo Restui Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN
- Nasib Megaproyek IKN Tahap II di Tengah Upaya Pengetatan Fiskal
- Aktivitas Proyek IKN Melambat, Produsen Cat Curhat Permintaan Menurun
Sebagai kawasan penyangga IKN, PPU menawarkan sejumlah sektor unggulan, seperti kawasan industri Buluminung dengan konektivitas logistik pelabuhan, zona pariwisata, hingga agroindustri berbasis komoditas lokal.
Pemerintah Kabupaten PPU juga berjanji menciptakan iklim investasi kondusif melalui kemudahan perizinan dan kepastian regulasi.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kaltim Fahmi Prima Laksana menyatakan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar RIRU tidak hanya berfungsi sebagai unit promosi, tetapi juga katalisator percepatan realisasi proyek.
"Komitmen bersama ini menegaskan pentingnya dukungan data akurat, peningkatan kualitas layanan, alokasi anggaran memadai, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan," katanya.
Dokumen komitmen yang ditandatangani kepala daerah se-Kaltim itu menempatkan pemerintah provinsi sebagai koordinator, dengan fokus pada penguatan RIRU sebagai instrumen strategis menggenjot arus investasi.
Realisasi investasi Kalimantan Timur pada kuartal III/2025 mencapai Rp26,95 triliun, atau naik 16,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim Fahmi Prima Laksana menyatakan angka tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp23,46 triliun dari 8.801 proyek dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$218,18 juta atau setara Rp3,49 triliun dari 1.023 proyek.
"Jika dikumulatifkan realisasi investasi dari bulan Januari—September tahun 2025 sebesar Rp70,43 triliun atau 88,20% dari target realisasi investasi pada tahun 2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/1/2026).
Sementara berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di Kaltim pada 2025 mencapai sebesar Rp87,8 triliun, tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Pada periode yang sama, investasi di Kalimantan Utara Rp27,4 triliun, Kalimantan Selatan Rp32,9 triliun, Kalimantan Tengah sebanyak Rp24 triliun dan Kalimantan Barat senilai Rp51 triliun.
