Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menegaskan bahwa saat ini pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi syarat bagi industri dalam negeri agar produknya bisa menembus pasar global. Syarat tersebut mendorong para industri menjaga daya saing ekspor dan pasar.
Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina menjelaskan bahwa transisi energi bukan hanya komitmen terhadap lingkungan. Menurutnya, penggunaan listrik bersih saat ini juga menjadi instrumen ekonomi yang menentukan keberlanjutan industri nasional.
"Di sisi lain kita ada EU-CEPA dan pemberlakuan CBAM Uni Eropa yang menegaskan bahwa nanti akses pasar dan daya saing ekspor itu semakin terkait langsung dengan agenda dekarbonisasi. Jadi listrik bersih bukan lagi pilihan komplementer melainkan juga menjadi persyaratan akses pasar," ujarnya dalam Diskusi Publik Renewable Energy Zones (REZ) as an Enabling Instrument INDEF, di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Farah mengungkapkan bahwa tuntutan pasar global tersebut seiring dengan kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang diterapkan oleh Uni Eropa. Hal itu dinilai menjadi sinyal bahwa produk yang dihasilkan dari energi fosil akan sulit menghadapi perdagangan yang lebih besar di masa depan.
"Transisi energi perlu dimaknai bukan semata-mata sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan hidup saja tetapi juga sebagai instrumen ekonomi strategis yang secara nyata mendukung pengembangan industri, memobilisasi investasi serta kemajuan bangsa dalam jangka panjang," paparnya.
Menurutnya, masih ada tantangan di Indonesia karena sekitar 60% pasokan listrik nasional masih bersumber dari batu bara. Dalam 10 tahun terakhir, penambahan kapasitas energi terbarukan di tanah air dinilai masih sangat lambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam maupun China.
"Penambahan kapasitas energi terbarukan dalam satu dekade terakhir ini hanya 0,5 gigawatt per tahun dan ini menunjukkan kita masih tertinggal jauh tentunya kalau dari Tiongkok kita sangat jauh sekali, 199 gigawatt per tahun dibandingkan kita 0,5 ini gap-nya juga sangat-sangat besar," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah membuka ruang bagi industri untuk terlibat dalam pengembangan 100 Giga Watt (GW) energi baru terbarukan. Target tersebut diharapkan mampu mendorong munculnya kawasan-kawasan industri hijau yang terintegrasi.
"Dua pertanyaan yang mendasar nanti mungkin yang kita perlu jawab semua adalah nanti siapa yang menyerap listrik yang dihasilkan dan bagaimana memastikan pasokan itu bisa sampai ke pusat industri tepat waktu," tandasnya.
(pgr/pgr) Add as a preferred
source on Google
