JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengolahan sampah sebagai prioritas nasional dan menargetkan persoalan tersebut terkendali di seluruh Indonesia dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mereplikasi model pengolahan sampah berbasis teknologi lokal yang dinilai efektif dan ekonomis.
Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto usai meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). Ikut mendampingi Presiden yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq.
Presiden menilai integrasi pengolahan dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten menjadi kunci penanganan sampah yang berkelanjutan. "Sampah, pengolahan sampah, sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua-tiga tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia," ujar Prabowo.
Dari total anggaran perbaikan rumah sebesar Rp 20 juta per unit, sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta dapat dialokasikan untuk pengadaan genteng hasil olahan sampah.
Presiden juga mengapresiasi TPST BLE Banyumas yang menggunakan teknologi lokal tepat guna. Meski tidak terlalu canggih, sistem ini terbukti efektif dan mulai diadopsi oleh 13 kabupaten lain di Jawa Tengah.
Presiden berkomitmen memberikan bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem serupa di berbagai daerah. Hal ini termasuk untuk menangani beban sampah di titik krusial seperti TPST Bantargebang, Jakarta.
Dalam kunjungan tersebut, tercapai kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi target bebas sampah. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjanjikan wilayahnya mencapai status zero sampah pada akhir tahun 2028.
Target tersebut disanggupi dengan catatan adanya dukungan pusat untuk menambah 15 unit TPST baru di Banyumas. Konsep yang diusung adalah zero waste to money, yakni mengubah sampah menjadi sumber pendapatan melalui berbagai produk turunan. "Tahun 2028, zero (sampah), Pak, asalkan saya dapat 15 TPST," ujar Sadewo.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesanggupannya untuk menyelaraskan kebijakan provinsi dengan target nasional tersebut. Saat ini, replikasi sistem pengolahan sampah terpadu terus diperluas di wilayah Jawa Tengah.
Di sisi lain, salah satu inovasi yang menarik perhatian Presiden adalah pemanfaatan sampah menjadi material bangunan berupa genteng. Produk ini rencananya akan diserap oleh pemerintah untuk mendukung program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Presiden memaparkan, dari total anggaran perbaikan rumah sebesar Rp 20 juta per unit, sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta dapat dialokasikan untuk pengadaan genteng hasil olahan sampah tersebut. Langkah ini sekaligus bertujuan menggantikan penggunaan atap seng yang jamak digunakan masyarakat.
"Kita mau hilangkan penggunaan seng yang berkarat. Berkarat itu tidak sehat untuk penghuni dan pandangannya juga tidak bagus. Kita akan kembalikan Indonesia menjadi benar-benar indah agar pariwisata bagus dan masyarakat nyaman tinggalnya," kata Presiden.
Sebelumnya, pada awal Februari 2026, Presiden Prabowo mengajak semua pejabat kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah bersama-sama membangun Indonesia. Berbagai masalah yang terjadi di daerah, seperti sampah, genteng seng, hingga ruwetnya kabel listrik serta baliho pun menjadi sorotan.
”Diproyeksi semua TPA (tempat pembuangan akhir) akan mengalami overcapasity tahun 2028. Karena itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota/kabupaten,” kata Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026).
Terkait penanganan permasalahan sampah yang dinilainya krusial, Presiden menuturkan peresmian dimulainya pembangunan (ground breaking) dilaksanakan tahun ini. Proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi dengan investasi 3,5 miliar dolar AS di 34 titik ini diproyeksi bisa beroperasi dua tahun lagi.
Kendati penyelesaian sampah memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, pemda diharap bisa berinisiatif. Namun, lanjut Presiden, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat akan memimpin penanganan sampah ini.
Terkait aspek keindahan, Presiden saat itu menyinggung seng yang banyak digunakan sebagai atap hunian masyarakat. Penggunaan seng dinilai membuat hunian berhawa panas. Selain itu, kata Presiden, genteng dapat berkarat.
”Tidak mungkin Indonesia indah kalau genteng dari seng. Maaf, tapi bikin yang lain-lain, deh. Saya ingin atap Indonesia dari genteng. Proyek gentengisasi seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
