Sehari setelah dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Muhammad Qodari langsung disibukkan dengan agenda yang padat. Pada Selasa (28/4/2026), dalam hitungan kurang dari tiga jam, Qodari mengikuti dua kali upacara serah terima memori jabatan di dua lokasi berbeda.
Kesibukan itu bermula di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pukul 09.45 WIB. Mengenakan setelan jas dengan dasi biru, Qodari resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) kepada Dudung Abdurachman. Tak lama berselang, sekitar pukul 12.00 WIB, Qodari sudah berada di Auditorium Bakom untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari tangan Angga Raka Prabowo. Posisi Ketua Bakom sebelumnya dipercayakan kepada Angga yang juga merupakan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.
Meski berpindah posisi, peran Qodari sebagai motor komunikasi pemerintah tidak berubah. Ia akan tetap membawa tradisi yang selama ini dibangunnya di KSP, salah satunya adalah konferensi pers rutin setiap hari Rabu. Forum ini merupakan panggung bagi pemerintah untuk memaparkan program hasil terbaik cepat sekaligus menjawab isu-isu terkini.
Agenda rutin mingguan tersebut dipastikan terus berlanjut, hanya saja lokasinya kini bergeser ke kantor Bakom yang dulunya merupakan kantor wakil presiden di Jalan Veteran III Jakarta.
"Besok konferensi pers Rabu tetap ya, tetapi tempatnya pindah ke sini," ujar Qodari kepada wartawan usai prosesi serah terima memori jabatan.
Bagi Qodari, berkutat dengan komunikasi dan pers bukanlah hal baru. Rekam jejaknya sebagai penyambung lidah pemerintah telah terbangun sejak ia dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Presiden pada 21 Oktober 2024. Jauh sebelum masuk ke lingkaran birokrasi, Qodari sudah lama bersahabat dengan pers saat memimpin lembaga survei Indo Barometer.
Kariernya terus menanjak hingga akhirnya dilantik menjadi Kepala Staf Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Desember 2025. Meski jabatan sebagai orang nomor satu di KSP tersebut diemban dalam waktu relatif singkat—sekitar lima bulan—Qodari tetap menjadi salah satu ujung tombak dalam orkestrasi narasi pemerintah.
Kedekatan dengan ekosistem media itu pun terekam jelas dalam pidato perdananya di Bakom. Ia sempat berkelakar saat melihat wajah-wajah familiar di antara awak media yang hadir. Qodari mengaku merasa seperti sedang berada di studio televisi karena banyaknya rekan lama yang kini kembali bersinggungan tugas dengannya.
"Banyaklah teman-teman yang sudah lama kenal dari sekian tahun yang lalu," seloroh Qodari.
Rekam jejak Qodari dalam bidang komunikasi publik memang sudah terbangun lama, tetapi kali ini ia menjadi bagian dari pembaruan lini komunikasi Istana. Melalui perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan untuk kelima kalinya, Presiden tak hanya menggeser Qodari dari posisi Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Bakom. Prabowo juga mengangkat Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Serupa dengan Qodari, Hasan Nasbi juga bukan orang baru di kabinet. Ketika Kabinet Merah Putih pertama kali dibentuk, ia dipercaya untuk memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Kendati tidak pernah mendapatkan nomenklatur sebagai Juru Bicara Presiden, Hasan menjadi wajah komunikasi Istana melalui konferensi pers rutin yang digelar setiap Senin dan kesediaannya menjawab berbagai pertanyaan awak media.
Namun, peran itu berlangsung tak sampai satu tahun. Pada September 2025, Presiden mencopot Hasan dari jabatannya. Bahkan, lembaga PCO juga diubah menjadi Bakom yang dipimpin Angga Raka Prabowo.
Sekalipun telah dicopot, peran Hasan dalam komunikasi Istana tak pernah benar-benar hilang. Kurang lebih dua bulan sebelum kembali ke kabinet, ia sudah mulai sering bolak-balik bertemu Presiden. Dari mengikuti rapat terbatas kabinet hingga menjadi moderator wawancara khusus Presiden dengan para jurnalis dan pakar di berbagai bidang pada Maret lalu.
Seusai dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026) sore, Hasan mengakui, ia kembali ke kabinet untuk berkontribusi bidang yang sama, tetapi dengan judul berbeda. Sebagai penasihat khusus presiden, ia tidak membawahi lembaga mana pun. Perannya juga lebih konseptual.
“Kami mungkin nanti akan membantu pemerintah dalam soal strategi, dalam soal yang sifatnya mungkin ke substansi,” tutur Hasan.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya bukan juru bicara. Namun, pendiri lembaga survei Cyrus Network itu mengatakan, siap jika peran itu dibutuhkan.
“Kalau diperintahkan Presiden untuk maju lagi, kami siap. Kalau diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk maju lagi ketemu dengan teman-teman media, kita juga insya Allah siap,” ujarnya.
Lini komunikasi sepertinya memang tak pernah lepas dari perhatian Presiden. Sepanjang 18 bulan memimpin, Prabowo sudah tiga kali mengganti Kepala Bakom. Badan itu pun menjadi salah satu lembaga yang paling sering mengalami pergantian pemimpin selain KSP.
Selama itu pula, kontroversi terkait cara Istana dan pemerintah berkomunikasi kepada publik juga terus terjadi. Pemerintah pernah menjadi bulan-bulanan publik karena berbagai pernyataan pejabat yang dinilai nirempati. Salah satunya, ketika Hasan menanggapi teror yang ditujukan untuk media massa Tempo.
Pembagian peran komunikasi juga kerap tak linier dengan jabatan yang diemban. Misalnya, informasi mengenai perkembangan berbagai program prioritas lebih sering disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ketimbang menteri terkait. Teddy pula yang menanggapi kritik dari pengamat dan kalangan akademisi kepada pemerintah.
Dalam satu kesempatan, Teddy bahkan melontarkan istilah ”inflasi pengamat” untuk menanggapi kritik dari sejumlah pengamat kepada pemerintah. Ia juga pernah menjelaskan soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikritisi publik karena masuk dalam pos anggaran pendidikan.
Untuk isu-isu yang berada di luar program prioritas, pernyataan sikap resmi dari Istana cenderung sulit didapatkan. Selama hampir tujuh bulan menjabat, Angga Raka Prabowo hanya sekali menggelar konferensi pers secara langsung saat peluncuran ”Buku Saku 0 Persen” di KSP. Selebihnya, ia memberikan keterangan tertulis dan wawancara cegat yang bisa dihitung dengan jari.
Sejauh ini, dari beberapa aktor komunikasi Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi figur yang paling sering menyampaikan pernyataan. Pada awal ditetapkan sebagai Juru Bicara Presiden, April 2025, hampir setiap Jumat siang dia memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, sudah beberapa bulan terakhir kebiasaan itu tak lagi dilakukan.
Dalam suatu kesempatan, April 2025, Presiden Prabowo pernah mengakui, komunikasi pemerintah merupakan titik lemah yang harus segera diperbaiki. Perbaikan itu tidak hanya di level presidensial tetapi juga institusional.
Siapa yang menjadi spoke person pemerintah, bagaimana pembagian fungsi dan peran KSP dengan Bakom. Apa yang menjadi narasi besar pemerintah, bagaimana skema manajemen privasi komunikasi dilakukan, itu krusial
Kini, perangkat komunikasi Istana dan pemerintah pun semakin banyak. Tidak hanya memiliki Bakom, Presiden juga memiliki juru bicara yang tugasnya diemban oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Angga Raka Prabowo. Lebih dari itu, ada pula Hasan yang berperan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, pengelolaan komunikasi publik dan komunikasi politik pemerintah memang harus menjadi prioritas. Sebab, pemerintah tidak akan bisa sukses jika komunikasi publiknya buruk dan tidak terkelola dengan baik.
Untuk itu, ia berharap perombakan kabinet yang dilakukan pada lini komunikasi tidak sekadar tambal sulam. Lebih dari itu, perombakan juga merupakan langkah serius untuk mengubah cara, pendekatan, dan tahapan komunikasi publik secara komprehensif.
Menurut dia, hal penting yang harus segera diperbaiki adalah terkait peran informasi. “Siapa yang menjadi spoke person pemerintah, bagaimana pembagian fungsi dan peran KSP dengan Bakom. Apa yang menjadi narasi besar pemerintah, bagaimana skema manajemen privasi komunikasi dilakukan, itu krusial,” tutur Gun Gun.
Ia pun menilai, KSP hendaknya berfokus pada komunikasi presidensial atau hal-hal yang terkait dengan pernyataan resmi Presiden yang bersifat otoritatif dan memberikan arahan terkait dengan program prioritas. Sementara Bakom, menjadi jembatan komunikasi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengorkestrasi narasi pemerintah.
“Tapi, yang jelas harus ada satu desain utama tata kelola komunikasi yang lebih baik dengan sinergi tiga pilar utama: KSP, Bakom, dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Secara implementatif harus ada koordinasi intens, jangan jalan sendiri-sendiri yang berakibat pada ketidakjelasan penanganan komunikasi publik pemerintah,” ujarnya.
Kini, seluruh infrastruktur yang dianggap penting baik oleh pemerintah maupun publik sudah ada. Tokoh-tokoh berpengalaman dalam bidang komunikasi pun sudah menduduki posisi strategis. Akankah ada perubahan sesuai dengan yang diharapkan?
