Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan program pemberdayaan keluarga yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk di Provinsi Papua Selatan. Ia juga meminta percepatan registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di wilayah tersebut.
Pesan itu disampaikan Tri saat melantik Hermina Ewenkos sebagai Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua Selatan secara virtual, Selasa (28/4/2026).
Advertisement
Dalam arahannya, Tri menegaskan bahwa pendekatan program di setiap daerah tidak bisa disamaratakan. Menurut dia, tantangan geografis yang dihadapi Papua Selatan perlu dijawab dengan pemanfaatan potensi lokal, kearifan setempat, serta solidaritas masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pembangunan berbasis keluarga.
“Diperlukan adaptasi, inovasi, dan keberanian untuk merancang program yang benar-benar kontekstual, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar dampaknya bisa dirasakan secara efektif di tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, Tri mengingatkan bahwa hingga kini Provinsi Papua Selatan belum mengajukan permohonan nomor registrasi Posyandu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut dia, langkah tersebut perlu segera dilakukan agar pembinaan Posyandu dapat berjalan optimal dan terintegrasi secara nasional.
Tri menjelaskan, Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi pusat layanan dasar sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, Posyandu memiliki tugas menangani enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat, serta sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Tri juga menyampaikan ucapan selamat kepada Hermina Ewenkos atas amanah barunya. Ia menilai posisi tersebut memegang peran strategis dalam menggerakkan pemberdayaan keluarga dan pelayanan dasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Amanah ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab strategis untuk menggerakkan pemberdayaan keluarga dan pelayanan dasar masyarakat hingga ke tingkat yang paling bawah,” ujar Tri.
Ia menambahkan, pelantikan itu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 yang menempatkan PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur tata kelola gerakan PKK secara nasional.
Tri juga menekankan pentingnya melanjutkan sekaligus memperluas praktik-praktik baik yang sudah berjalan, disertai lahirnya inovasi program yang sederhana namun memberi dampak nyata. Fokus itu, menurut dia, dapat diarahkan pada peningkatan gizi keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, dan pemanfaatan potensi pangan lokal.
Di akhir sambutannya, Tri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kelembagaan PKK dan Posyandu, meningkatkan kapasitas kader, serta membangun sinergi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, ia optimistis PKK dan Posyandu di Papua Selatan dapat menjadi garda depan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan.
