Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan program Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 guna memastikan pembangunan lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Partisipasi Masyarakat dalam PerencanaanKepala Bapperida Papua Tengah Eliezer Yogi menyampaikan langkah tersebut dalam Musrenbang yang digelar di Nabire.
"Musrenbang ini bertujuan menyelaraskan program prioritas pembangunan provinsi dengan kewenangan berbasis dana Otsus antara pemerintah provinsi dan kabupaten," ungkapnya.
Forum Musrenbang mengusung tema penguatan lokal dan daya saing daerah berbasis potensi lokal.
Kegiatan ini mendorong partisipasi masyarakat adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih inklusif dan berkeadilan.
"Melalui forum ini, kami ingin memastikan dokumen perencanaan Otsus dan RKPD 2027 lebih terarah, responsif dan inklusif," ia mengungkapkan.
Sekitar 600 peserta dari delapan kabupaten di Papua Tengah mengikuti kegiatan ini.
Delapan kabupaten tersebut meliputi Nabire, Mimika, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya.
Peserta terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, dan pemuda.
Setiap daerah diminta mengusulkan 10 program prioritas sesuai visi dan misi gubernur.
Sinkronisasi dan Fokus ProgramProgram yang diusulkan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menekankan pentingnya sinkronisasi program antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Sinkronisasi diperlukan agar pembangunan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Pembagian kewenangan harus jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Pemerintah provinsi berperan mendukung, sementara kabupaten menindaklanjuti hingga tingkat distrik dan kampung.
"Masyarakat butuh hasil, butuh realita dari kerja pemerintah. Karena itu, perencanaan harus benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Musrenbang juga menjadi sarana memastikan penggunaan dana Otsus tepat sasaran.
Kegiatan ini diharapkan membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut mencakup pengelolaan dana Otsus yang transparan dan akuntabel.
Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
