Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Komisi VII DPR RI menegaskan konsistensinya dalam mendorong transformasi menuju energi bersih (green energy) di tengah masih tingginya ketergantungan sektor industri terhadap bahan bakar berbasis minyak, khususnya solar. Percepatan peralihan ke energi alternatif seperti compressed natural gas (CNG) dinilai sebagai langkah mendesak untuk menekan ketergantungan impor energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan bahwa pengembangan CNG merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya di sektor industri. Hal ini merespons rencana kebijakan yang tengah dibahas pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai leading sector.
“Ketergantungan kita terhadap LPG impor masih sangat tinggi. Data menunjukkan lebih dari 70 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi dari impor. Ini tentu membebani neraca perdagangan dan fiskal negara melalui subsidi energi,” ujar Lamhot dalam keterangannya, Selasa 28 April 2026.
Pemanfaatan CNG yang bersumber dari gas bumi domestik dianggap sebagai solusi rasional mengingat Indonesia memiliki cadangan gas yang besar namun belum optimal dimanfaatkan di sektor hilir. Lamhot menyoroti konsumsi energi di sektor industri yang menyerap lebih dari 30 persen total penggunaan energi gas nasional sebagai alasan kuat perlunya transformasi ini.
“Industri adalah pengguna energi terbesar. Jika kita bisa mengalihkan sebagian konsumsi dari BBM dan LPG ke CNG, maka efisiensi biaya produksi akan meningkat, daya saing industri nasional juga ikut terdongkrak,” katanya.
Dari sisi ekonomi, CNG dinilai lebih kompetitif dibandingkan harga energi berbasis minyak yang fluktuatif. Selain itu, keunggulan operasional CNG memungkinkan distribusi ke wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa, sehingga membuka akses bagi kawasan industri baru dan UMKM.
“Negara diuntungkan karena bisa menekan impor dan subsidi energi. Sementara swasta, khususnya industri, mendapatkan energi yang lebih murah, stabil, dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Lamhot menambahkan bahwa penggunaan CNG sejalan dengan komitmen net zero emission Indonesia karena emisi karbonnya yang lebih rendah. Ia menekankan pentingnya transisi energi yang realistis berbasis potensi domestik sebelum masuk ke energi terbarukan secara penuh.
“Kami konsisten mendorong transformasi energi dari berbasis minyak menuju energi alternatif seperti gas bumi, termasuk CNG. Ini adalah langkah transisi yang paling rasional sebelum kita masuk ke energi terbarukan secara penuh,” katanya.
Untuk mendukung keberhasilan program ini, kesiapan infrastruktur dan regulasi melalui pengembangan SPBG serta fasilitas distribusi menjadi kunci. Peran BUMN seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui PT Gagas Energi Indonesia dianggap strategis karena telah memiliki fondasi infrastruktur yang kuat.
“Artinya kita tidak mulai dari nol. Infrastruktur sudah ada, tinggal diperluas dan diintegrasikan dengan kebijakan yang tepat,” jelasnya.
Lamhot mendorong kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk mempercepat adopsi CNG. Di tengah dinamika geopolitik global, diversifikasi energi dianggap sebagai keharusan demi kemandirian bangsa.
“Kalau ekosistemnya dibangun dengan baik, saya yakin CNG bisa menjadi tulang punggung energi transisi nasional dalam jangka menengah,” tutup Lamhot.
Editor: Redaksi TVRINews
