jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap sistem perlintasan kereta api di Indonesia.
Hal ini merupakan respons atas insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Bekasi Timur, Senin malam.
BACA JUGA: KSP Dudung Sampaikan Belasungkawa Mendalam atas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur
"Pemerintah Daerah (Pemda) harus aktif menyisir perlintasan kereta yang ilegal dan harus tegas menutup demi keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Pengurus Harian YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Rio juga mengatakan bahwa YLKI mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan guna memastikan penyebab kecelakaan.
BACA JUGA: GMKB Desak Investigasi dan Evaluasi Total Insiden Tabrakan Kereta Api di Bekasi Timur
YLKI juga menegaskan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama. YLKI, lanjut Rio, menyampaikan duka cita yang mendalam atas kecelakaan kereta api yang menimpa para penumpang, khususnya kelompok konsumen rentan yang turut menjadi korban dalam peristiwa Kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL pada 27 April 2026.
Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat untuk mencegah terulangnya kembali kecelakaan di perlintasan kereta api, usai insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.
BACA JUGA: Kesaksian Warga: Detik-Detik Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Terdengar Teriakan Histeris
Prabowo mengatakan pembangunan flyover tersebut diajukan oleh pemerintah daerah Bekasi karena wilayah tersebut padat penduduk dan kebutuhan transportasi kereta api sangat mendesak.
Menurut dia, banyak lintasan kereta api di wilayah tersebut yang belum dijaga sehingga memerlukan penanganan segera demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi.
Selain di Bekasi, Prabowo juga menyinggung mengenai sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang juga mengalami persoalan serupa, sehingga perlu segera dilakukan pembenahan.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
