jpnn.com - KARAWANG - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut dalam Seminar Nasional bertema “Menjembatani Kesenjangan Kebijakan Publik Daerah: Sinkronisasi Pusat-Daerah, Efisiensi Anggaran, dan Penguatan Kapasitas Implementasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Responsif dan Akuntabel” yang diselenggarakan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) di Auditorium Rektorat Lantai IV Gedung Sopandji pada Selasa, 28 April 2026.
BACA JUGA: Teken LOI e-Voting, Kepala BSKDN: Digitalisasi Pemilu Tetap Berlandaskan Prinsip Demokrasi
Dalam paparannya, Yusharto menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengakselerasi berbagai program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Program-program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, hingga pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA: Kepala BSKDN Ingatkan HSU Pentingnya Siklus Pembaruan Inovasi Daerah, Jangan Stagnan
“Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan berbagai program prioritas nasional, ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keterpaduan yang kuat antara perencanaan ditingkat pusat dengan implementasi yang ada di daerah," ujar Yusharto.
Dia mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, di antaranya belum optimalnya standar penyelarasan output kebijakan, keterbatasan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya sistem pelacakan kebijakan.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Perkuat Sinergi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dengan Pemda
Selain itu, kesenjangan kapasitas antara perumus dan pelaksana kebijakan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Yusharto mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), melalui penyediaan data yang lebih valid dan reliabel serta pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah.
“Untuk mengatasi permasalahan ini, kami di BSKDN berupaya menjadi policy hub yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah,” jelasnya.
Dalam konteks ini, Yusharto menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, baik sebagai penyedia data dan kajian ilmiah, penerjemah data menjadi rekomendasi kebijakan, maupun penjaga kualitas kebijakan publik.
Dia mendorong Unsika dan perguruan tinggi lainnya untuk aktif memanfaatkan berbagai data sektoral yang dimiliki pemerintah serta terlibat dalam riset kebijakan yang aplikatif.
“Tentu saja kami di BSKDN membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan perguruan tinggi. Sinergi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga relevan dan implementatif di lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusharto juga menyoroti pentingnya inovasi daerah dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah. Menurutnya, inovasi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendorong optimalisasi sumber pendanaan alternatif tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Melalui kegiatan ini, BSKDN berharap terbangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memperkuat implementasi kebijakan publik.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan kebijakan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, Unsika dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkecil kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah," pungkas Yusharto. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
