Pemkab Takalar Kawal Verifikasi RTLH, 400 Usulan Rumah Disurvei di Laikang

harianfajar
7 jam lalu
Cover Berita

TAKALAR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu terlihat melalui pengawalan ketat terhadap kegiatan survei dan verifikasi calon penerima manfaat program perumahan tahun anggaran 2026 di Kecamatan Laikang.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan itu berlangsung selama empat hari, mulai 21 hingga 24 April 2026. Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat.

Pemkab Takalar berperan aktif dengan mengusulkan ratusan unit rumah untuk diverifikasi langsung di lapangan. Sebanyak 400 unit rumah yang diusulkan pemerintah daerah menjadi fokus pemeriksaan guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 18 staf teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman diturunkan dan dibagi ke dalam enam tim survei. Mereka menyasar sejumlah desa di Kecamatan Laikang, masing-masing Desa Panyangkalang, Bontoparang, Pattopakang, Cikoang, Punaga, dan Laikang.

Tim melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap kondisi rumah warga yang diusulkan, mulai dari tingkat kerusakan, kelayakan huni, hingga aspek keselamatan bangunan. Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan.

Dari total usulan tersebut, direncanakan sebanyak 220 unit akan mendapatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), sementara 40 unit lainnya masuk dalam rencana pembangunan rumah layak huni baru.

Pemkab Takalar menilai proses verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara berkelanjutan di daerah.

Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa dinilai menjadi kunci utama dalam menyukseskan program tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan perumahan yang inklusif dan berkeadilan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Takalar.

Melalui pengawalan yang intensif, Pemkab Takalar optimistis program perumahan tahun 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Prioritas Nasional, Prabowo Targetkan Penanganan Sampah Terkendali dalam 2 Tahun
• 16 jam laludisway.id
thumb
Kemenhub Ada Beberapa Temuan saat Sidak Pool Taksi Green SM
• 9 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Pemprov NTB: Tata kelola Geopark Rinjani-Lombok sesuai standar global
• 6 jam laluantaranews.com
thumb
FHTB 2026 Resmi Bergulir di Bali: Pameran Hospitality Terbesar Siap Jadi Katalis Industri Pariwisata Indonesia Timur
• 2 jam laluerabaru.net
thumb
Alur Pendaftaran Kuliah di Al-Azahar Kairo Mesir 2026, Perhatikan Syarat dan Mekanismenya
• 7 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.