Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, seiring proses perluasan halaman Gedung Sate dan penataan kawasan Monumen Perjuangan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan skema pengalihan arus telah disiapkan berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin).
Menurutnya, ruas Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara kawasan Gasibu, namun tetap terhubung dengan jaringan jalan existing.
"Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Ini sudah berdasarkan hasil andalalin," ujar Agung, Rabu (29/4/2026).
Dia menjelaskan, rekayasa ini menjadi konsekuensi dari perluasan kawasan Gedung Sate yang akan memanfaatkan sebagian ruas jalan yang masih eksis.
Dengan perubahan tersebut, Jalan Diponegoro yang ada saat ini nantinya akan menjadi bagian dari area halaman Gedung Sate.
Baca Juga
- Karnaval Binokasih, Merajut Kembali Spirit Kesundaan di Jabar
- Pemprov Jabar Terima Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik
- Sumedang Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Raperda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
"Jalan Diponegoro existing akan menjadi bagian dari perluasan halaman Gedung Sate, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke sisi utara Gasibu," katanya.
Selain pengalihan jalur, pemerintah juga akan melakukan penataan pada ruas Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur baru.
Terkait koordinasi, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna memastikan sinkronisasi rencana pembangunan dan manajemen lalu lintas.
"Jalan Diponegoro ini statusnya jalan provinsi. Koordinasi dengan Pemda Kota Bandung dilakukan untuk sinkronisasi rencana konstruksi dan pergerakan arus lalu lintas," ujarnya.
Pemprov Jawa Barat memastikan, perubahan ini dirancang agar tetap menjaga konektivitas kawasan sekaligus mendukung penataan kawasan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan ruang publik.
