JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas program sekolah gratis di sekolah swasta.
Saat ini, program tersebut telah berjalan di 103 sekolah, tetapi dinilai belum cukup menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.
“Salah satu jalan keluar itu sekolah gratis swasta itu, ya sudah, harus itu menjadi prioritas oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak cukup lagi jadi jangan lagi hanya 103 sekolah,” ujar Jhony kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Baca juga: Daftar 103 Sekolah Swasta Gratis Jakarta, Diutamakan Wilayah yang Tak Punya Sekolah Negeri
Jhony menilai, persoalan akses pendidikan di Jakarta sudah menjadi masalah kompleks yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga struktural.
“Ini sudah masuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan yang paling dominan adalah persoalan struktural. Masyarakat masih kesulitan mengakses kebijakan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan,” kata Jhony.
Menurut dia, banyak orangtua masih menghadapi kesulitan saat memasuki tahun ajaran baru.
Selain proses yang dianggap rumit, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat tidak semua siswa dapat tertampung.
Di sisi lain, sekolah swasta yang menjadi alternatif justru menghadirkan kendala baru, terutama terkait biaya pendidikan.
“Ketika tidak masuk negeri, mereka dihadapkan lagi dengan biaya sekolah swasta yang mahal. Ini membuat orangtua semakin pusing,” ujar dia.
Meski Pemprov DKI telah menggratiskan 103 sekolah swasta, Jhony menilai jumlah tersebut masih jauh dari cukup.
Baca juga: Pemprov DKI Gratiskan 20 Sekolah Swasta di Jakbar, Ini Daftarnya
Ia mendorong agar cakupan program diperluas, terutama bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga kurang mampu.
“Jangan lagi hanya ratusan sekolah. Kalau memang banyak sekolah swasta yang siswanya dari keluarga kurang mampu, ya harus digratiskan saja. Itu jalan cepatnya,” tegas dia.
Selain itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut dia, masih banyak orang tua yang belum mendapatkan informasi yang memadai terkait akses pendidikan.
“Sebagian masyarakat belum melihat pendidikan sebagai jalan keluar, apalagi kalau prosesnya rumit. Akhirnya mereka memilih tidak melanjutkan,” kata dia.
Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas berbagai kendala tersebut, termasuk evaluasi dan perluasan program sekolah gratis.
Menurut Jhony, kebijakan pendidikan gratis perlu menjadi prioritas anggaran daerah agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
