Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya bersama Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid melakukan pembahasan konsep aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) sebagai upaya sinkronisasi kebijakan.
Dalam hal ini, Bima mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan pendekatan sektoral dalam menangani beragam persoalan di masing-masing daerah.
"Konsep aglomerasi itu prospek masa depan, dengan catatan tidak terlalu susah dengan urusan kelembagaan formal," ucapnya seusai menghadiri Diskusi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Tangerang, Rabu.
Baca juga: Menteri LH tetapkan 20 wilayah aglomerasi prioritas PSEL
Ia mengatakan, melalui pendekatan kelembagaan kerap terjebak pada perdebatan soal kewenangan sektoral, perencanaan, dan anggaran, sehingga penanganan masalah di lapangan terus tertunda.
Kendati demikian, pendekatan sektoral perlu dilakukan untuk memberikan solusi yang lebih konkret karena otoritas, pembiayaan, dan pemilik proyek (project owner) sudah jelas sejak awal.
"Kelembagaan ini, kita bicara lembaganya, kita bicara kewenangannya, kita bicara pengurusnya, enggak habis-habis, keburu banjir duluan, macet duluan. Itu yang terjadi di Jakarta," katanya menjelaskan.
Bima bilang, sebagai contoh persoalan sampah menjadi salah satu isu prioritas yang kerap menyulitkan masing-masing kepala daerah, mulai dari banyaknya tawaran vendor dengan beragam teknologi, sulitnya mencari lahan, hingga penolakan warga.
Saat ini, katanya, pemerintah sedang mempercepat program pengelolaan sampah energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di kawasan Jabodetabekpunjur guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
"Mengintegrasikan jalurnya lewat mana, penyambungnya gimana, konektivitasnya di mana, Bagaimana porsi provinsi, berapa dari kementerian, dan bagaimana tersubsidi. Ini tantangan berat tapi insyaallah bisa selesai bersama-sama," kata dia.
Baca juga: DKI perlu perkuat keterpaduan lintas sektor dan wilayah
Sementara itu, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa dalam pembahasan ini salah satu aspek penting yang didiskusikan yakni terkait penanganan sampah untuk menjadi energi listrik.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi di semua daerah ini juga menjadi bagian penting yang harus dibicarakan sebagai mencari solusi bersama.
"Kita di daerah harus juga bisa respons dengan program aglomerasi ini. Jadi yang pertama kita mengadakan pertemuan diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan fungsi melayani masyarakat antar daerah," tuturnya.
Maesyal mengatakan, semua daerah yang masuk dalam Jabodetabekpunjur harus bisa merespon dengan cepat melalui kolaborasi antar sektoral.
Setiap Kabupaten/Kota yang berdampingan diminta bisa bersama-sama saling mensupport untuk pembangunan sesuai dengan program yang sudah ditentukan.
"Sesuai dengan kebijakan Presiden, bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan di semua desa. Tumbuh kembang ekonomi rakyat itu harus dari desa, dari bottom-up," kata dia.
Baca juga: KLH dukung pembangunan PSEL di aglomerasi Manado, Tegal dan Pekalongan
Dalam hal ini, Bima mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan pendekatan sektoral dalam menangani beragam persoalan di masing-masing daerah.
"Konsep aglomerasi itu prospek masa depan, dengan catatan tidak terlalu susah dengan urusan kelembagaan formal," ucapnya seusai menghadiri Diskusi Sustainable Aglo-City Summit 2026 di Tangerang, Rabu.
Baca juga: Menteri LH tetapkan 20 wilayah aglomerasi prioritas PSEL
Ia mengatakan, melalui pendekatan kelembagaan kerap terjebak pada perdebatan soal kewenangan sektoral, perencanaan, dan anggaran, sehingga penanganan masalah di lapangan terus tertunda.
Kendati demikian, pendekatan sektoral perlu dilakukan untuk memberikan solusi yang lebih konkret karena otoritas, pembiayaan, dan pemilik proyek (project owner) sudah jelas sejak awal.
"Kelembagaan ini, kita bicara lembaganya, kita bicara kewenangannya, kita bicara pengurusnya, enggak habis-habis, keburu banjir duluan, macet duluan. Itu yang terjadi di Jakarta," katanya menjelaskan.
Bima bilang, sebagai contoh persoalan sampah menjadi salah satu isu prioritas yang kerap menyulitkan masing-masing kepala daerah, mulai dari banyaknya tawaran vendor dengan beragam teknologi, sulitnya mencari lahan, hingga penolakan warga.
Saat ini, katanya, pemerintah sedang mempercepat program pengelolaan sampah energi listrik (PSEL) dan Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi di kawasan Jabodetabekpunjur guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
"Mengintegrasikan jalurnya lewat mana, penyambungnya gimana, konektivitasnya di mana, Bagaimana porsi provinsi, berapa dari kementerian, dan bagaimana tersubsidi. Ini tantangan berat tapi insyaallah bisa selesai bersama-sama," kata dia.
Baca juga: DKI perlu perkuat keterpaduan lintas sektor dan wilayah
Sementara itu, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa dalam pembahasan ini salah satu aspek penting yang didiskusikan yakni terkait penanganan sampah untuk menjadi energi listrik.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi di semua daerah ini juga menjadi bagian penting yang harus dibicarakan sebagai mencari solusi bersama.
"Kita di daerah harus juga bisa respons dengan program aglomerasi ini. Jadi yang pertama kita mengadakan pertemuan diskusi tentang tata kelola pemerintahan dan fungsi melayani masyarakat antar daerah," tuturnya.
Maesyal mengatakan, semua daerah yang masuk dalam Jabodetabekpunjur harus bisa merespon dengan cepat melalui kolaborasi antar sektoral.
Setiap Kabupaten/Kota yang berdampingan diminta bisa bersama-sama saling mensupport untuk pembangunan sesuai dengan program yang sudah ditentukan.
"Sesuai dengan kebijakan Presiden, bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan di semua desa. Tumbuh kembang ekonomi rakyat itu harus dari desa, dari bottom-up," kata dia.
Baca juga: KLH dukung pembangunan PSEL di aglomerasi Manado, Tegal dan Pekalongan
