Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba) untuk segera mengajukan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) agar tetap dapat beroperasi.
Baca Juga
- Hampir 600 Juta Ton RKAB Batu Bara 2026 Sudah Disetujui ESDM
- RKAB Tak Dipangkas, Bukit Asam (PTBA) Targetkan Produksi 50 Juta Ton Batu Bara pada 2026
- ESDM Restui RKAB Nikel 2026 di Atas 150 Juta Ton
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilowati mengatakan, pihaknya mengumpulkan 106 perusahaan mineral dan batu bara (minerba) untuk membahas mengenai pengajuan dan revisi RKAB 2026.
Pengumpulan para pengusaha itu bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan dan hambatan dalam evaluasi RKAB.
"Pokoknya yang RKAB-nya masih dalam proses dan khawatir mungkin takut belum sesuai atau apa, nah kami sudah sediakan coaching nih maksudnya agar semuanya bisa segera disetujui beres gitu," ujar Siti ditemui di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Dia mengatakan, sejumlah kendala yang dialami pengusaha dalam mengajukan RKAB umumnya terkait kelengkapan dokumen hingga tak paham birokrasi.
Siti pun berharap usai coaching semua permasalahan ihwal RKAB bisa segera tuntas. Namun, dia belum bisa membocorkan berapa kuota produksi minerba yang bakal disetujui dalam RKAB 2026.
"Harapannya setelah coaching itu enggak ada yang salah lagi, jadi semuanya bisa segera mendapatkan RKAB," kata Siti.
Dia pun menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan penambangan jika belum mendapatkan persetujuan RKAB.
"Kemarin, Pak Dirjen [Minerba Tri Winarno] juga sudah memberikan edaran ke seluruh perusahaan yang selama belum memiliki RKAB tidak boleh melakukan kegiatan. Kalau kegiatan yang rutinitas pemeliharaan enggak apa-apa, tapi untuk nambang itu enggak boleh," tutur Siti.
