jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyebutkan kebijakan yang berpotensi menekan industri rokok harus dikaji secara matang, terutama jika berdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Afriansyah mengatakan itu saat hadir dalam diskusi Perang Iran-Israel Masih Tak Pasti, Pertahanan Ekonomi Diuji di kantor Total Politik, Jakarta, Selasa (28/4) kemarin.
BACA JUGA: Hasil Riset Ungkap 68 Persen Pekerja Lebih Percaya Diri Memakai AI
“Biaya untuk membunuh industri ini jauh lebih murah dibanding biaya untuk merehabilitasi orang-orang yang terdampak, bahkan bisa jadi tidak pakai biaya,cukup satu dua regulasi saja,” kata Afriansyah seperti dikutip Rabu (29/4).
Dia menuturkan industri tembakau menjadi sektor padat karya. Jutaan tenaga kerja bergantung ke sektor itu, mulai dari petani hingga buruh manufaktur.
BACA JUGA: Kementerian P2MI Gagalkan 51 Calon Pekerja Migran Nonprosedural ke Malaysia
“Sekitar enam juta orang bergantung di sektor ini. Kalau terdampak, efeknya bisa berlipat karena menyangkut keluarga mereka. Ini yang harus dihitung serius,” ujar Afriansyah.
Dia mendorong dilakukan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kemenaker dan Kementerian Kesehatan untuk merumuskan kebijakan industri hasil tembakau.
BACA JUGA: Waka MPR Eddy Soeparno Janjikan Beasiswa S2 untuk Anak Buruh Lulusan Terbaik Unpatti
Menurut Afriansyah, negara dalam membuat kebijakan tembakau tak bisa melihat dari sisi kesehatan semata, melainkan perlu memandang dampak ke ketenagakerjaan.
"Jangan sampai satu kebijakan justru mengorbankan jutaan pekerja. Harus ada kolaborasi dan sinkronisasi yang kuat,” lanjut dia.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mendesak pemerintah mengambil langkah konkret yang berpihak ke pekerja dan industri padat karya, sehingga Hari Buruh 3026 tidak sekadar momentum seremonial, melainkan menghasilkan kebijakan yang substantif berpihak ke buruh.
“Jangan hanya fokus menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga jaga yang sudah ada. Jaga industrinya, jaga pekerjanya,” kata dia dalam diskusi yang sama.
Hendry mencatat industri rokok menyerap sekitar dua juta pekerja langsung dan enam juta buruh lain serta seluruh rantai produksi berbasis dalam negeri.
“Dari hulu sampai hilir, industri rokok ini hampir 100 persen lokal. Ini bentuk kemandirian ekonomi yang seharusnya dijaga,” kata Hendry.
Dia mengungkapkan ada tekanan kuat dari pihak asing terhadap industri rokok di Indonesia, sehingga berpotensi mengancam keberlangsungan jutaan tenaga kerja.
“Tekanan asing itu sangat luar biasa terhadap industri rokok di Indonesia. Ini bukan hanya dari dalam, tetapi kencangnya justru dari luar,” ujar dia.
Menurut Hendry, berbagai regulasi yang berkembang saat ini tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan domestik, melainkan dipengaruhi agenda global, termasuk dorongan pengendalian tembakau internasional.
“Kalau kita lihat, aturan-aturan ini banyak berasal dari luar negeri. Padahal Indonesia tidak meratifikasi, jadi seharusnya tidak ada kewajiban mengikuti,” ujar dia.
Afriansyah menekankan bahwa arah kebijakan pemerintah akan tetap berpihak ke kepentingan masyarakat luas.
“Kalau Presiden mendengarkan ini, pasti beliau berpihak pada rakyat, yang penting bagaimana kebutuhan orang banyak tetap terjaga,” tutur menyikapi pernyataan buruh FSP RTMM-SPSI.
Dia berharap ke depan seluruh kementerian dapat berjalan selaras dalam merumuskan kebijakan strategis.
“Presiden sudah jelas arahnya, tinggal bagaimana pelaksana di bawah bisa seirama dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata dia. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Niat Gagalkan Curanmor, Buruh Harian Lepas di Palembang Tewas Ditusuk
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
