REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi berbagai peristiwa bencana yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, mulai banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi. Sepanjang 2025, tercatat ratusan kejadian bencana yang menguji kecepatan respons dan efektivitas pemulihan layanan publik.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar berbenah dengan menggandeng Citiasia Inc dan Trada menginisiasi kolaborasi strategis mendorong percepatan implementasi smart city menuju smart province. Langkah itu menandai Sumbar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukan Integrasi Satu Data Kedaruratan dan Integrasi Warning System yang terhubung langsung secara nasional.
Baca Juga
Pemprov Sumbar Dorong Nagari Buat Aturan Lindungi Generasi Muda
Polda Sumbar dan Kementerian ATR Bersinergi Atasi Konflik Agraria
Kementerian PU Selesaikan Penanganan Sanitasi Pascabencana di Sumatera
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, menjelaskan, posisi strategis wilayahnya kini sebagai pionir dalam implementasi tersebut. "Kata kuncinya kolaborasi. Kita tidak hanya sekadar mengadopsi teknologi, tetapi menjadi provinsi pertama yang berani melakukan integrasi data kedaruratan dan warning system ke level nasional," ucap Arry dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Integrasi Satu Data Kedaruratan menjadi fondasi dalam memastikan setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Melalui sistem itu, Sumbar memimpin transformasi digital dalam manajemen krisis dengan memastikan:
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pertama, layanan 112 sebagai kanal utama bantuan darurat yang terhubung langsung dengan seluruh perangkat daerah. Kedua, integrasi warning system yang tersinkronisasi dengan jaringan nasional, memungkinkan peringatan dini tersampaikan secara real-time ke seluruh pelosok daerah.
Ketiga, mempercepat konsep smart province lewat penyusunan Masterplan Smart City di seluruh kabupaten/kota sebagai landasan strategis pembangunan sistem layanan publik yang terstandar. "Ini adalah bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap warga," kata Arry.
