Jakarta, CNBC Indonesia - Kondisi ekonomi Iran yang sudah terpuruk sebelum pecahnya konflik kini berada di titik nadir, dengan jutaan orang menghadapi kehilangan pekerjaan dan ancaman kemiskinan ekstrem. Mengutip laporan CNN International, Rabu (29/04/2026), perang dua bulan melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel telah melumpuhkan hampir seluruh sektor industri, mulai dari kilang minyak, tekstil, hingga layanan jasa penerbangan dan jurnalistik.
Asal, seorang desainer lepas di Teheran, mengungkapkan betapa perang telah mematikan mata pencahariannya dalam semalam akibat pemutusan akses internet selama dua bulan. Tanpa koneksi global, ia kehilangan seluruh proyek luar negerinya dan kini pendapatannya tidak lagi mampu menutupi biaya hidup dasar.
"Tidak ada proyek baru, tidak ada balasan. Rasanya seperti semuanya berhenti begitu saja dalam semalam," kata Asal melalui sambungan telepon.
Kondisi ini mencerminkan nasib jutaan warga Iran lainnya yang terseret ke jurang kemiskinan, di mana pendapatan per kapita nasional telah anjlok dari US$ 8.000 (Rp 138.024.000) pada 2012 menjadi hanya US$ 5.000 (Rp 86.265.000) pada 2024. Program Pembangunan PBB (UNDP) memprediksi sebanyak 4,1 juta orang tambahan dapat jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat konflik berkepanjangan ini.
Kerusakan fisik akibat ribuan serangan udara juga sangat masif, dengan laporan dari EcoIran menyebutkan lebih dari 23.000 pabrik dan perusahaan telah terkena hantaman rudal. Wakil Menteri Kerja dan Jaminan Sosial Iran, Gholamhossein Mohammadi, menyatakan bahwa serangan tersebut telah menyebabkan hilangnya satu juta pekerjaan secara langsung.
"Kerusakan fisik tersebut telah merenggut satu juta pekerjaan secara langsung," ujar Mohammadi, sementara publikasi Etemad Online memperkirakan efek domino perang telah mendorong satu juta orang lainnya keluar dari angkatan kerja.
Hadi Kahalzadeh dari Quincy Institute menambahkan bahwa gangguan pada jalur pengiriman dan impor telah menempatkan 50% pekerjaan di Iran dalam risiko besar. Inflasi tahunan di bulan Maret bahkan telah menyentuh angka 72%, yang mengakibatkan banyak perusahaan menghentikan operasional karena tekanan inflasi, resesi, dan hancurnya permintaan pasar.
"Banyak perusahaan telah menangguhkan operasional di bawah tekanan gabungan dari perang, inflasi, resesi, dan runtuhnya permintaan," tulis Kahalzadeh.
Sektor industri berat seperti kilang petrokimia dan pabrik baja juga tidak luput dari sasaran serangan udara Israel bulan lalu, memaksa ribuan pekerja menjalani cuti tanpa dibayar. Dampak ini merembet ke industri hilir, seperti produsen trailer Maral Sanat yang terpaksa memecat 1.500 pekerja karena kekurangan stok baja, serta perusahaan tekstil Borujerd yang memberhentikan 700 karyawannya.
Krisis ini juga memukul sektor transportasi udara, seperti yang dialami oleh pramugari senior bernama Soheila yang kontrak kerjanya berakhir pada bulan Maret tanpa kepastian kapan penerbangan akan dilanjutkan. Ia menceritakan bahwa seluruh jadwal penerbangannya dibatalkan secara mendadak sehingga ia tidak lagi menerima gaji.
"Saya baru saja hendak berangkat untuk penerbangan ketika rekan saya menelepon dan mengatakan semuanya telah dibatalkan. Kontrak kami berakhir pada bulan Maret, jadi sampai penerbangan dilanjutkan, kami tidak akan dibayar," ungkap Soheila kepada situs berita Fararu.
Lonjakan jumlah pengangguran ini terlihat dari data resmi yang menunjukkan 147.000 orang mengajukan asuransi pengangguran dalam dua bulan terakhir, atau tiga kali lipat lebih tinggi dari tahun lalu. Jafar, seorang analis data yang perusahaannya tutup total, kini bahkan mempertimbangkan untuk menjadi pengemudi ojek daring demi bertahan hidup di tengah utang dan sewa rumah yang menumpuk.
"Sekarang saya berpikir untuk bekerja di layanan transportasi daring hanya untuk bertahan hidup. Saya memiliki sewa dan hutang yang harus dibayar, dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya," tutur Jafar.
Pemerintah Iran sendiri menuding bahwa penderitaan ini adalah konsekuensi dari "perang yang tidak adil" yang dipaksakan oleh AS dan Israel. Sebagai langkah darurat, pemerintah dilaporkan berencana memperluas pemberian voucher bulanan untuk membantu warga termiskin mendapatkan barang-barang pokok, sementara surat kabar konservatif Ettelaat memperingatkan bahwa pemerintah mungkin perlu segera menerapkan program khusus untuk ekonomi masa perang.
(tps/sef/luc) Add as a preferred
source on Google
