Oleh: Riza Primadi, penulis adalah mantan Komisaris KAI 2015-2020 dan 2021-2024
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut 16 nyawa perempuan bukan sekadar angka statistik. Menurut penulis, Ini adalah manifestasi kelalaian sistemik yang dipelihara di bawah hidung para pemangku kebijakan. Tapi seperti biasa, netizen "budiman" di Threads dan X justru sibuk mengunyah narasi pinggiran.
Para ahli dadakan itu berdebat soal malfungsi persinyalan hingga human error. Sebuah diskusi dangkal. Mereka luput bahwa akar masalahnya adalah ketiadaan Double Double Track (DDT) di ruas tersebut. Padahal, jika program DDT Bekasi-Cikarang ini dieksekusi, musibah berdarah kemarin tidak akan pernah terjadi.
Baca Juga: Cerita Korban Selamat dari Kecelakaan Kereta di Bekasi, Seorang Penumpang KRL Ngaku Terpental
Sebagai orang yang pernah berada di dalam sistem selama 8 tahun menjabat Komisaris KAI, penulis melihat kejadian ini dengan penuh kegeraman. Penulis pun tahu persis bagaimana rencana-rencana besar ini disusun, di sisi lain penulis juga melihat betapa frustrasinya rekan-rekan manajemen KAI menghadapi tembok tebal birokrasi dengan tata kelola yang amburadul, yang akhirnya membuat nyawa penumpang seolah menjadi nomor sekian.
Sinyalemen dari "orang dalam" (ordal) saat ini pun setali tiga uang. Secara operasional, mencampur KRL Commuter dengan kereta jarak jauh di jalur ganda (double track) akan selalu menyimpan potensi bahaya fatal. Ada dua solusi permanen yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tragedi BKST (Bekasi Timur) tidak terulang, DDT atau Automatic Train Protection (ATP).
Namun, di sinilah letak ironinya.
* DDT yang Terputus. Sangat janggal melihat DDT tersedia dari Jatinegara (JNR) ke Bekasi (BKS), namun mendadak lenyap saat memasuki Bekasi Timur (BKST). Padahal, kalau membaca rencana induknya sangat jelas, MRI-CKR. Lahan sudah dibebaskan KAI dari Ruli/Bangli dengan dasar hukum kuat, tapi eksekusinya jalan di tempat.
* ATP dan Tembok Ego Sektoral: Secara teknis, ATP bisa menjadi solusi teknis agar sarana (lokomotif) dan prasarana (persinyalan) bisa "berkomunikasi" untuk mencegah kecelakaan atau PLH kalau istilah “orang kereta”. Masalahnya, Sarana di tangan KAI, Prasarana di kendali DJKA. Mengharap keduanya sinkron di tengah tata kelola sekarang? Ordal hanya menjawab satu kata: “Rumit." (Sambil terbahak-bahak)
* Istana yang Salah Asupan: Presiden justru bicara soal meniadakan perlintasan sebidang yang butuh Rp4 triliun—urusan pelik sosial-ekonomi bukan semata bangun fly over atau under pass. Penting sih, tapi dalam kasus ini pokok persoalannya bukan semata perlintasan sebidang. Dan menyelesaikan DDT jauh lebih masuk akal. Mengapa isu ini seolah diredam?
Penulis : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- kecelakaan kereta
- argo bromo anggrek tabrak krl commuter line
- stasiun bekasi timur
- double track
