Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Langkah strategis Kemensos pastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran melalui penguatan data dari tingkat desa.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya penguatan data kemiskinan dari level terbawah. Ia menyatakan setiap desa di Indonesia wajib memiliki operator data untuk memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini diambil guna memastikan rujukan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan berbagai program pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran.
Menurut Gus Ipul, peran aktif operator desa bersama perangkat desa dan petugas lapangan menjadi kunci keberhasilan intervensi negara.
"Data itu kita terima dari bawah. Kita tidak mau ada Kepala Desa, Bupati, atau Wali Kota yang tidak mengetahui data tersebut. Setiap data disalurkan lewat jalur resmi dan partisipasi," ujar Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu, 29 April 2026.
Transisi Pengelolaan Data ke BPS
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga mengingatkan para kepala daerah untuk rutin melakukan pembaruan data mengingat sifatnya yang dinamis.
Menariknya, ia mengungkapkan bahwa ke depannya, data yang telah dimutakhirkan tersebut akan dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan lagi di bawah kendali Kementerian Sosial.
"Jadi tidak ada otak-atik data dulu," tegasnya, merujuk pada upaya menjaga integritas dan objektivitas data nasional.
Program Sekolah Rakyat dan Sistem Multi Entry Multi Exit
Selain persoalan DTSEN, Gus Ipul menitipkan pesan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Sampang untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ia meminta kepala daerah aktif melakukan penjangkauan calon siswa, terutama yang terdata dalam desil 1-2 DTSEN.
Proses rekrutmen siswa dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH, BPS, dan Pemerintah Daerah, yang dilanjutkan dengan dialog persetujuan bersama orang tua. Tahap akhir adalah penetapan calon siswa oleh kepala daerah.
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi entry multi exit. Melalui asesmen kemampuan, siswa tidak harus memulai dari kelas satu, melainkan disesuaikan dengan kompetensinya.
"Kita asesmen terlebih dahulu sesuai kemampuan mereka masing-masing. Sehingga ada anak yang bisa langsung masuk kelas 6 SD, 3 SMP, atau 3 SMA," jelas Mensos.
Berdasarkan data Kemensos, tahun ini tercatat sebanyak 453 siswa menjadi lulusan pertama Sekolah Rakyat, yang terdiri dari 329 siswa SD, 113 siswa SMP, dan 11 siswa SMA.
Terkait infrastruktur, pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sampang dan Deli Serdang saat ini sedang berjalan. Proyek tersebut ditargetkan rampung dan siap beroperasi penuh pada Juni 2026 mendatang.
Editor: Redaktur TVRINews
