Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih untuk kelima kalinya sejak dilantik Oktober 2024. Sejauh mana reshuffle kali ini bisa mengoptimalkan kinerja program prioritas pemerintah?
Edisi kelima perombakan kabinet itu dilakukan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Sejumlah tokoh yang dilantik adalah Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, Hanif Faisol bergeser dari kursi Menteri Lingkungan Hidup menjadi Wakil Menteri Koordinator Pangan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurrachman dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan Muhammad Qodari yang juga bergeser dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
“Yang pasti keputusan merombak itu bercampur-campur kepentingannya. Tentu, kepentingan politiknya masih ada. Ini menjadi momen pemerintah membangun jaringan dan mendapat dukungan dari kalangan yang lebih luas,” kata peneliti senior dari Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, saat dihubungi Kamis (30/4/2026).
Firman menilai, penguatan dukungan politik itu dibutuhkan terkait derasnya arus kritik yang belakangan ini menyasar ke Prabowo. Jika tak ingin posisinya melemah, konsolidasi kekuatan menjadi hal mendesak untuk dilakukan oleh Prabowo. Lantas, perombakan kabinet ditempuh dengan memasukkan tokoh baru sekalipun saling berbeda gerbong politiknya.
Itu terbukti dari penunjukkan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Selama ini, ia lebih dikenal sebagai aktivis buruh. Ihwal gerbong politik, ia juga berseberangan dengan Prabowo. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia tergabung dalam tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang tidak lain adalah lawan politik Prabowo.
“Ada kekhawatiran semakin meluas kalangan yang kritis terhadap pemerintah. Jadi, mau tidak mau jawabannya adalah memperluas konsolidasi. Nuansa itu ada jika melihat dimasukkannya elemen-elemen yang selama ini diposisikan bukan bagian dari gerbong Pak Prabowo,” kata Firman.
Di satu sisi, sebut Firman, Prabowo masih mengupayakan agar partai-partai koalisinya masih memperoleh posisi dalam kabinet yang dipimpinnya. Buktinya, Hanif Faisol yang berasal dari Partai Amanat Nasional, sebagai partai pendukung Prabowo, tetap diberi tempat di kementerian lain. Bukan dicopot dari jabatan, ia sekadar digeser ke instansi kementerian lain.
“Ini untuk menghindari riak-riak internal yang diperhitungkan. Dengan begitu, kebanyakan partai responsnya pasti masih bisa menerima (perombakan) ini,” kata Firman.
Kendati demikian, lanjut Firman, terlihat pula upaya Prabowo menajamkan kinerja pemerintahannya. Usaha itu tampak dari diletakkannya sosok-sosok yang dianggap lebih artikulatif guna menjalankan sederet kebijakan pemerintahan. Salah satu contohnya, ditunjukkan lewat pergeseran Dudung menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
“Posisi Dudung ini juga cukup strategis. Dengan background militer, mungkin dia diharapkan lebih tegas sehingga rantai komandonya bisa lebih dipastikan,” kata Firman.
Menurut Firman, seharusnya Prabowo lebih mengutamakan aspek penguatan kinerja saat melakukan reshuffle kabinet. Pasalnya, dukungan politik sudah begitu kuat. Sebagian besar partai politik yang lolos parlemen memberikan dukungan baginya. Selaku pucuk pimpinan negara, ia juga menguasai kekuatan keamanan seperti tentara, polisi, hingga jejaring pengusaha.
Hanya saja, Firman menduga, Prabowo merasa tidak nyaman jika dukungan politik baginya tak solid. Lantas, konsolidasi politik terus-menerus dilakukannya. Hubungan dengan jajaran partai politik pendukungnya senantiasa dijaga agar tak renggang kendati instrumen politik yang penyokongnya terbilang kokoh.
“Seharusnya fokus saja. Jangan terlalu insecure. Fokus untuk membangun zaken kabinet yang meritokratis. Jika memang ingin menguatkan kinerja pemerintah, seharusnya jalan itu yang diambil,” kata Firman.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengungkapkan, partainya berkomitmen mendukung penuh segala keputusan Prabowo dalam memerintah, termasuk langkah reshuffle kabinet yang baru saja terjadi. Adapun dukungan yang diberikan partainya itu bersifat total dan konsisten sejak mereka sama-sama berjuang memenangkan pemilihan. Bahkan, ia meyakini, keputusan perombakan itu bagian dari meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Segala keputusan yang sudah diputuskan itu demi kebaikan dari pemerintahan beliau sehingga kami dukung apa pun keputusannya. Ini termasuk reshuffle kemarin yang menjadi bentuk upaya Presiden untuk meningkatkan kinerja dan target-target pemerintahnya,” kata Eddy.
Eddy memahami sepenuhnya jika reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Sebagai partai pendukung pemerintah, pihaknya siap mendukung penuh. Terlebih lagi, sebut dia, jajaran partainya selalu diajak berbincang untuk sederet keputusan penting yang akan diambil pemerintah.
Dalam perombakan kali ini, salah satu kader PAN ikut terkena, yakni Hanif Faisol. Hanif digeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Pangan setelah sebelumnya menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Di jabatan anyarnya, Hanif akan mendampingi Ketua Umum PAN, yang juga menjabat Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.
“Saya melihat ini adalah upaya penguatan di sektor pangan yang sudah menjadi prioritas Bapak Presiden, agar kita punya ketahanan pangan yang lebih kuat. Untuk itu, tugas-tugas dari Kemenko Pangan menjadi semakin penting diberikan penguatan. Terlebih lagi, keduanya (Hanif dan Zulkifli) memiliki pandangan yang sama,” kata Eddy.
Senada dengan Eddy, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai kewenangan merombak jajaran kabinet menjadi hak prerogatif yang dimiliki Prabowo selaku pucuk pimpinan pemerintahan.
“Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, Presiden lah yang berwenang untuk menetapkan menteri,” kata Herman lewat pesan singkatnya.
