Bisnis.com, DENPASAR – Penyaluran kredit di Provinsi Bali mencapai Rp119,75 triliun hingga Februari 2026 atau 6,47% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman menjelaskan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tumbuh 7,24% (yoy) menjadi Rp144,20 triliun sedangkan di Februari 2025 tumbuh 7,63% (yoy).
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit masih didorong oleh peningkatan kredit investasi yang tumbuh sebesar Rp6,32 triliun atau 17,81% (yoy), dibandingkan Februari 2025 yang tumbuh 16,06% (yoy).
“Pertumbuhan kredit utamanya ditopang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta real estate. Peningkatan pada kredit investasi menunjukkan kontribusi perbankan dalam mendukung pembiayaan ekspansi usaha demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Provinsi Bali,” jelas Parjiman, Kamis (30/4/2026).
Lebih lanjut, kredit konsumsi tumbuh 4,98 persen yoy dan kredit modal kerja termoderasi -2,45% (yoy). Sementara itu, berdasarkan kategori debitur, sebesar 51,32% kredit di Provinsi Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan positif sebesar 4,71% (yoy) sedangkan di Februari 2025 tumbuh 4,86% (yoy).
Penyaluran kredit UMKM tersebut didominasi oleh segmen usaha mikro dengan porsi sebesar 42,17% dan segmen usaha kecil sebesar 37,43%. “Penyaluran kredit UMKM di Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, baik dari porsi kredit maupun pertumbuhan,” kata Parjiman.
Baca Juga
- Menkes Bagikan Tips Box Breathing untuk Cegah Burnout di Tengah Kesibukan
- Dukung Ketahanan Pangan, Petani Siak Terima Bantuan Alsintan Rp8,7 Miliar
- Kunci Sukses Bandara Changi Selalu Jadi Bandara Terbaik Dunia
Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha sebesar 33,63% atau tumbuh 4,98% (yoy) dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 27,24% atau tumbuh 1,38% (yoy).
Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (akmamin) yang bertambah sebesar Rp2,20 triliun atau tumbuh 16,82% (yoy) dan sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp1,91 triliun atau tumbuh 4,98% (yoy).
Kualitas kredit perbankan di Provinsi Bali tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,62% lebih rendah dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya (Februari 2025: 3,13%. Sementara itu, NPL net berada di posisi 1,79% (Februari 2025: 2,20%. Penyelesaian kredit restrukturisasi dan ekspansi kredit berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 9,29% (Februari 2025: 11,94%).
Ketahanan BPR di Provinsi Bali juga tetap kuat tercermin dari Cash Ratio (CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terjaga di atas threshold, berturut-turut sebesar 14,74% dan 28,31% menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian global.
Secara keseluruhan, Parjiman menilai stabilitas Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali sampai dengan posisi Februari 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi tumbuh positif, profil risiko yang terjaga dan likuiditas.
