Pantau - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti tersendatnya penyaluran bantuan pangan periode Februari–Maret 2026 yang dinilai memicu kenaikan harga beras dan minyak goreng di berbagai daerah.
Realisasi Rendah Picu Lonjakan HargaAlex mengungkapkan dari total alokasi 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat, realisasi penyaluran baru mencapai 23,46 persen.
“Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan, jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan Indeks Perkembangan Harga minyak goreng terjadi di 224 kabupaten/kota pada pekan keempat April 2026, meningkat dari 207 wilayah pada pekan sebelumnya.
Selain minyak goreng, tekanan harga juga mulai terjadi pada komoditas pangan lain di lebih dari separuh wilayah Indonesia.
DPR Minta Pemerintah Segera BertindakAlex menilai alasan kenaikan harga kemasan plastik akibat krisis global tidak dapat dijadikan pembenaran atas lambannya distribusi bantuan.
“Harga plastik baru melonjak naik dalam pekan-pekan terakhir April 2026 ini. Sementara, jumlah penerimanya, kan sudah ditentukan untuk periode Februari dan Maret 2026,” ungkapnya.
Ia menegaskan proses pengadaan seharusnya telah dilakukan jauh sebelum batas waktu penyaluran.
“Artinya, tak tepat juga ‘cuci tangan’ kegagalan dalam penyaluran ini, dengan alasan kenaikan harga kemasan plastik yang baru terjadi dalam pekan-pekan terakhir April ini,” tegasnya.
Alex meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menekan harga sekaligus mempercepat distribusi bantuan pangan.
“Naiknya harga beras dan minyak goreng, kemudian disusul gula merupakan alarm bagi pemerintah, untuk segera berbenah. (Jadi) cermatlah membaca data perkembangan di lapangan, tak sekadar data-data yang disampaikan staf di meja kerja,” katanya.
