DPRD DKI Jakarta menyoroti pelaksanaan program sekolah gratis yang dijalankan Pemprov DKI dalam Rapat Paripurna hari ini. Legislator mengapresiasi program tersebut, namun mengingatkan agar pelaksanaannya tepat sasaran hingga mendorong penambahan jumlah sekolah penerima manfaat.
Hal itu diungkapkan beberapa legislator saat melayangkan interupsi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026). Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Agustina Hermanto, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran atas realisasi sejumlah program, termasuk sekolah gratis. Ia menyebutkan jumlah sekolah gratis meningkat dari 40 sekolah pada 2024 menjadi 103 sekolah pada tahun ini.
"Kami mengapresiasi, bahkan kalau bisa ditambah lagi menjadi 200 sekolah ke depan. Tapi yang paling penting adalah memastikan program ini tepat sasaran," kata Tina di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Ia menekankan agar program sekolah gratis benar-benar diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan pendidikan. Menurut dia, saat ini Pemprov DKI memiliki beberapa skema bantuan pendidikan, mulai sekolah negeri, Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga sekolah swasta gratis.
"Harapannya semua anak Jakarta, khususnya yang kurang mampu, bisa mendapatkan akses pendidikan. Jangan sampai bantuan sosial tidak tepat sasaran terus terjadi," ujarnya.
Senada, anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, M Subki, juga mengapresiasi kebijakan sekolah gratis yang telah berjalan. Namun ia mengingatkan agar cakupan program diperluas, termasuk ke sekolah berbasis madrasah.
"Di Jakarta juga ada madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Mereka juga warga Jakarta dan berhak mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada diskriminasi," kata Subki.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menyoroti masih tingginya angka anak putus sekolah di Jakarta. Ia menilai penentuan lokasi sekolah gratis perlu dievaluasi agar benar-benar menjangkau wilayah yang membutuhkan.
"Masih banyak anak putus sekolah, misalnya di Cengkareng. Ini harus jadi perhatian serius. Penentuan titik sekolah gratis harus tepat," ujarnya.
(bel/maa)
