Komisi V DPR RI berencana memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membahas prioritas pembangunan perlintasan kereta api tak sebidang, termasuk rencana pembangunan flyover di titik-titik rawan kecelakaan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Sudjatmiko, mengatakan pemanggilan akan dilakukan pada awal masa sidang tanggal 13 Mei 2026.
“Ya, ini tanggal 13 [Mei] nanti pada masa sidang awal, kita akan panggil semua stakeholder tadi ya, Kementerian PU, Perhubungan, sama dari Kereta Api, mana saja prioritas yang harus dibangun untuk perlintasan tidak sebidang,” ujar Sudjatmiko, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).
Terkait rencana anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk membangun flyover, Sudjatmiko menilai dana tersebut masih terbatas jika digunakan untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang secara menyeluruh.
“Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis, cukup. Tapi kalau untuk perlintasannya menjadi tidak sebidang, pasti tidak cukup. Tapi di tempat kejadian itu, kemarin ada bantuan Presiden juga untuk membangun flyover,” ucap dia.
Katanya, pembangunan flyover di lokasi kejadian kecelakaan di Bekasi telah siap dilaksanakan, mengingat pembebasan lahan telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Jadi tanahnya sudah bebas dari Pemda Bekasi, sudah dibebaskan, nah tinggal tahun ini juga akan dilaksanakan pelelangan,” katanya.
Sebagian Lahan Proyek DDT Bekasi-Cikarang Sudah DibebaskanSelain perlintasan, Sudjatmiko juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek double-double track (DDT) hingga Cikarang. Saat ini, pembangunan DDT baru mencapai Stasiun Bekasi, sementara jalur Bekasi–Cikarang masih menggunakan lintasan campuran antara KRL dan kereta jarak jauh.
Ia menjelaskan, proyek DDT sebelumnya didukung pembiayaan dari Jepang, namun baru terealisasi hingga Bekasi. Ke depan, proyek diharapkan bisa dilanjutkan hingga Cikarang, terlebih sebagian lahan telah dibebaskan.
“Nanti harapannya ini akan diteruskan sampai Cikarang karena lahannya juga sudah sebagian dibebaskan,” terang dia.
Sudjatmiko bilang, pemisahan jalur melalui DDT menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas layanan kereta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya perlintasan kereta di Bekasi yang tidak dijaga. Dia pun menyetujui pengajuan Pemkot Bekasi yang mengajukan pembangunan flyover pada perlintasan kereta tak terjaga tersebut.
Hal itu disampaikan Prabowo usai menjenguk korban tabrakan kereta di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4). Dalam peristiwa itu, KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur.
"Secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga," kata Prabowo.
Prabowo menambahkan, untuk pulau Jawa, tercatat ada 1.800 titik perlintasan yang tak terjaga. Dia pun menyatakan bahwa permasalahan tersebut bakal segera diatasi.
